Kaltim.akurasi.id, Bontang – DPRD Bontang menekankan pentingnya konsistensi kehadiran perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam setiap tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga efektivitas dan kualitas proses pembentukan regulasi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, saat rapat kerja DPRD yang membahas penyampaian tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Wali Kota Bontang atas dua raperda inisiatif DPRD serta jawaban pemerintah daerah terhadap enam raperda usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Dalam kesempatan itu, Heri menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat menunjuk personel yang tetap dalam tim pembahasan raperda. Menurutnya, pergantian anggota tim yang terlalu sering dapat menghambat jalannya pembahasan karena materi yang telah dibahas sebelumnya harus dijelaskan kembali kepada peserta yang baru hadir.
“Kami mohon izin Ibu Wali agar yang ditunjuk dalam tim itu tidak berubah-ubah. Pembahasan kadang kita berulang-ulang ketika yang ditunjuk itu berubah-ubah yang datang pada saat pembahasan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, konsistensi kehadiran perwakilan OPD sangat diperlukan mengingat proses pembahasan raperda umumnya berlangsung dalam beberapa tahapan dan melibatkan pembahasan materi yang cukup detail. Jika terjadi pergantian personel, maka pemahaman terhadap substansi regulasi berpotensi tidak berjalan optimal.
Heri juga menyinggung kondisi serupa yang kerap terjadi saat pelaksanaan kunjungan kerja atau pembahasan teknis lainnya. Menurutnya, ketidakkonsistenan peserta yang ditugaskan dapat membuat proses diskusi menjadi kurang fokus karena harus mengulang penjelasan yang sama.
DPRD Bontang berharap masukan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembentukan tim pembahas raperda ke depan. Dengan keterlibatan personel yang konsisten, proses pembahasan di tingkat komisi, gabungan komisi, maupun panitia khusus dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan regulasi yang berkualitas.
“Ketika kita melakukan kunjungan kerja di luar daerah, yang dibahas satu hal, tetapi yang dikirim berbeda. Akhirnya pembahasan menjadi kurang fokus,” katanya. (adv/dprdbontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
