Dua pasangan calon gubernur Kalimantan Timur saling berlomba menawarkan program untuk pendidikan, namun pengamat meragukan realisasinya.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dua program beasiswa yang digaungkan oleh Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, keduanya berani menggelontorkan anggaran dengan nilai fantastis untuk memajukan pendidikan generasi penerus Kalimantan Timur.
Paslon Gubernur Kaltim nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, berencana untuk meneruskan program mereka yaitu Beasiswa Kalimantan Timur yang sudah dimulai sejak periode saat mereka masih menjabat.
Jika sebelumnya anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp1,2 triliun selama lima tahun sejak 2019 hingga 2023. Apabila terpilih nanti, keduanya berjanji untuk menaikkan anggaran tersebut menjadi dua kali lipat, Rp2, 5 triliun.
Sementara itu, Paslon Gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy Mas’ud-Seno Aji, punya cara lain dalam memberi perhatian bagi dunia pendidikan. Tak tanggung-ranewat program Gratis Pol-nya, mereka berjanji memberikan pendidikan gratis sejak SMA hingga S3.
Dua program ini pun menimbulkan tanya di hati masyarakat Benua Etam, sapaan Kaltim. Untuk program yang membutuhkan dana tidak sedikit tersebut, mampukah APBD Kaltim menanggungnya?
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, mengatakan jika kedua program ini memungkinkan untuk dilakukan.
“Tapi dengan catatan yang tidak mudah karena kan masih banyak yang membutuhkan beasiswa itu,” tuturnya saat dikonfirmasi melalui seluler oleh wartawan media Akurasi.id.
Dalam kata lain, skala jumlah bantuan tersebut harus meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya peserta didik yang terus meningkat.
Sehingga, kata Purwadi, diperlukan perhitungan matang untuk merealisasikan rencana tersebut. Agar program yang memiliki tujuan baik ini bisa tepat sasaran.
Sementara itu, untuk indikator penyusunannya bisa disesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Karena setiap wilayah mempunyai masalah dan potensi masing-masing.
Ia menilai jika selama ini masing-masing paslon tidak ada yang memaparkan secara rinci terkait programnya. Sehingga, mengundang berbagai spekulasi dari berbagai pihak.
“Menurut saya semua sangat mungkin tinggal cara mengeksekusinya. Semuanya harus memberikan skema secara rinci. Harusnya dalam konteks ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Karena selama ini yang kita baca di media kulitnya aja,” pungkas Purwadi. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id