Minggu , Juli 21 2024
Lahan Warga di Loktunggul Dibeli Rp10 Ribu, Agus Haris Seperti Beli Kacang
Rapat Dengar Pendapat DPRD Bontang terkait pembebasan lahan Loktunggul Bontang Lestari yang dipimpin Agus Haris. (Nuraini/Akurasi.id)

Lahan Warga di Loktunggul Dibeli Rp10 Ribu, Agus Haris: Seperti Beli Kacang

Loading

Dewan Kecewa Pemkot Bontang Lalai Terhadap Perlindungan Kepada Masyarakat, Terkait Lahan Warga di Loktunggul yang Dibeli Murah oleh Perusahaan Swasta

Kaltim.akurasi.id, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kurang melindungi hak masyarakat. Sebab lahan seluas 704 hektar di daerah Loktunggul, Bontang Lestari, dibeli sangat murah oleh pihak swasta dengan nilai jual jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya.

Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris mengungkapkan kekecewaannya sebab tidak adanya upaya dari Pemkot Bontang untuk menegaskan persoalan tersebut. Baik kepada masyarakat Loktunggul dan pihak pembeli yakni PT Kawasan Industri Bontang (KIB).

“NJOP lahan di sana itu paling rendah ternyata Rp105 ribu per meter. Sedangkan dibeli hanya Rp10 ribu,” ungkapnya kepada wartawan Akurasi.id, Selasa (9/7/2024) lalu.

Jasa SMK3 dan ISO

Meskipun harga jual tanah nantinya tetap akan disepakati oleh pembeli dan penjual lahan, pria yang akrab disapa AH itu menyebut pemerintah seharusnya hadir untuk mengupayakan agar masyarakat mendapatkan harga yang lebih sesuai.

Padahal, lanjutnya, lahan di sana telah ditetapkan sebagai kawasan industri Bontang. Ia menyayangkan, daerah yang memiliki potensi tinggi itu, per meternya dihargai lebih murah ketimbang harga ikan per kilogram di pasar.

“Ikan bawis di pasar aja satu kilogramnya saja harganya Rp30 ribuan, ini masa harga tanah seperti beli kacang,” tuturnya kesal.

Apalagi, dari pihak pemerintah mengaku tidak mengetahui harga jual beli lahan tersebut. Hal itupun ia anggap sebagai kelalaian terhadap perlindungan kepada masyarakat.

“Kalau per meter cuma Rp10 ribu, berarti perhektarnya hanya Rp100 juta yang didapat masyarakat. Dengan biaya hidup pada saat ini itu tidak akan bertahan lama,” tegasnya.

Baca Juga  Atasi Stunting, PT Badak NGL Laksanakan Program Akar Ranting

Politis Partai Gerindra itu juga menyoroti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diajukan pihak PT KIB. Sebab dinilai tidak menunjukkan keuntungan pasti yang akan didapatkan masyarakat sekitar nantinya.

“Dalam Amdalnya tertulis per satu industri yang dibangun itu hanya 100-500 pekerja yang digunakan, tidak mungkin segitu, pasti minimal 1000. Apalagi tidak ada keterangan jelas berapa tenaga lokal yang akan digunakan,” pungkasnya.

Ia pun mengaku menolak pengajuan Amdal tersebut dan mengimbau Pemkot Bontang untuk tidak menerima pengajuan Amdal dari PT KIB. (adv/dprdbontang/nur/uci)

 

Penulis: Nuraini
Editor: Suci Surya Dewi

Print Friendly, PDF & Email

cek juga!

Komisi II DPRD Bontang Mulai Godok Raperda Perumda dan Aneka Usaha Jasa

Komisi II DPRD Bontang Mulai Godok Raperda Perumda dan Aneka Usaha Jasa

Adanya Raperda Perumda dan Aneka Usaha Jasa Diharapkan Perusahaan Plat Merah di Bontang Lebih Mandiri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page