Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Gagasan Koalisi Parpol di Pilgub 2019 lalu Sulit Relevan Karena Perbedaan Konstelasi, Upaya Membangun Koalisi Parpol dengan Format Koalisi yang Sama di Pilgub 2024 Tidak Mudah
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Upaya membangun koalisi partai politik (Parpol) dengan format koalisi yang sama di pemilihan gubernur (Pilgub) 2024, tak lepas dari upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah. Namun, upaya tersebut tidak mudah. Dinamika politik berpeluang berbeda jauh dengan kondisi lalu.
Pada Pilgub 2019 lalu, pasangan Gubernur Isran Noor dan wakilnya Hadi Mulyadi diusung tiga partai politik. Yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra. Namun, pada kontestasi Pilgub 2024 mendatang ketiga partai itu kemungkinan tidak lagi berkoalisi.
Pasalnya, kabar terbaru menunjukkan perubahan arah dukungan yang signifikan. PAN secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Sementara PKS juga tampaknya belum mantap untuk kembali mendukung pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Kemudian, bakal Calon Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengklaim bahwa Partai Gerindra juga akan mendukungnya untuk maju pada Pilgub November 2024 mendatang.
Terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman Choisiah mengatakan, latar belakang tokoh yang diusung Parpol turut mempengaruhi kesulitan koalisi. Contohnya, Isran Noor yang didukung oleh PKS akan menghadapi tantangan karena adanya sejarah konflik antara Hadi Mulyadi, mantan kader PKS yang sekarang berada di Partai Gelora. Konflik ini membuat PKS sulit untuk mengusung Hadi sebagai calon mereka.
“Kalau persoalan ini yang diangkat, maka otomatis sangat susah Pak Hadi untuk bisa diusung oleh PKS,” kata Budiman.
Belum lagi, fenomena politik di Indonesia saat ini menunjukkan adanya koalisi yang tegak lurus dari pusat hingga ke daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peta koalisi yang terbentuk dalam Pilpres sebelumnya juga mempengaruhi dinamika politik di daerah. Ia menyebutkan partai politik cenderung mempertahankan koalisi yang sudah terjalin di tingkat nasional.
Meskipun, salah satu tolak ukur utama bagi partai politik dalam mendukung calon adalah elektabilitas calon tersebut. Ketika seorang calon memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan yang lain, maka peluang untuk diusung oleh partai politik juga semakin besar.
“Elektabilitas Isran Noor pada survei beberapa waktu lalu tertinggi. Namun, koalisi tegak lurus yang terjadi antara partai-partai besar seperti Golkar dan Gerindra dapat membuat Isran Noor tertinggal,” jelasnya.
Kendati demikian, menurutnya politik bersifat dinamis, faktor-faktor seperti koalisi yang tegak lurus dan latar belakang tokoh tetap menjadi hambatan besar dalam upaya membentuk koalisi yang kuat di Pilkada.
“Ya, saat ini yang belum terlihat hanya PDI Perjuangan yang belum ada pergerakan sama sekali,” ujarnya.
Koalisi PDI dan PKS Bisa Jadi Peluang
Menurutnya, jika Isran – Hadi dapat menarik PDI dan PKS masuk ke koalisi mereka, maka ini bisa menjadi peluang yang baik bagi kedua partai tersebut untuk meraih kemenangan di Pilkada.
“Tapi, koalisi seperti ini juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kesatuan dan komitmen di antara kedua partai,” sebutnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, setiap partai harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencari strategi terbaik untuk meraih kemenangan. Ia juga mengingatkan bahwa dalam politik, tidak ada yang pasti dan segala kemungkinan bisa terjadi.
“Politik itu dinamis dan terus bergerak. Kita tidak bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi. Yang penting adalah bagaimana partai-partai ini bisa beradaptasi dan mencari peluang terbaik untuk memenangkan suara,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Fajri Sunaryo
