Senin , September 9 2024
Pemkot Samarinda Munculkan Sejumlah Opsi Atasi Polemik Jual Beli Buku di Sekolah
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, ketika diwawancarai. (Yasinta Erikania Daniartie/Akurasi.id)

Pemkot Samarinda Munculkan Sejumlah Opsi Atasi Polemik Jual Beli Buku di Sekolah

Loading

Pemkot Samarinda Sudah Memiliki Rencana Khusus Untuk Mengatasi Masalah Jual Beli Buku di Sekolah

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Balai Kota Samarinda pada Kamis (1/8/2024) lalu dipenuhi oleh emak-emak yang menamai diri Aliansi Gabungan Mamak Marah. Hal ini imbas dari kasus jual beli buku di sekolah yang terus berulang setiap tahunnya.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun mencari solusi untuk mengatasi masalah itu. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut pihaknya sudah memiliki sejumlah rencana agar hal yang sama tidak terulang lagi.

“Sebenarnya sejak kami mendapat kabar itu, kami secara silent (diam-diam, red) langsung melakukan investigasi dan mengkaji mengapa hal ini bisa terjadi,” akunya saat diwawancarai oleh awak media pada Jumat (2/8/2024) lalu.

Jasa SMK3 dan ISO

Ia bersama tim investigasi yang sudah dibentuk pun mencari akar masalah dari kasus ini. Menurutnya, pembelian buku penunjang bagi siswa disebabkan karena sekolah tidak punya biaya pengadaan buku.

Lantaran dari anggaran BOS yang ada, pembelian buku hanya boleh dialokasikan 20 persen. Sehingga, dana tersebut hanya mampu untuk mencukupi pembelian buku wajib. Untuk itu, terdapat sejumlah rencana yang akan diperhitungkan untuk mengatasi masalah ini.

Perlu Alokasi Anggaran Besar Untuk Pemenuhan Buku Penunjang

Berdasarkan data yang ia miliki, saat ini terdapat 163 sekolah dasar (SD) dan 49 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tepian. Sehingga apabila ditotalkan ada 212 sekolah dibawah naungan Disdikbud Samarinda.

Sementara itu pada masing-masing jenjang pendidikan jumlah murid SD terdapat 62.798 murid dan untuk SMP terdapat 27.168 murid. Sehingga total murid yang ada dari kedua satuan pendidikan tersebut sebanyak 89.966 orang.

Untuk jenjang SD dibutuhkan 9 buku penunjang. Kemudian untuk SMP butuh 10 buku penunjang. Dengan harga buku bervariasi antara Rp500-700 ribu.

Baca Juga  Pesan Moral di Balik Maskot MTQN ke-XXX di Kaltim "Anggah dan Anggi"

Dengan harga maksimal, maka Pemkot harus menggelontorkan anggaran Rp.62.976.200.000 untuk memenuhi kebutuhan penunjang di setiap sekolah yang ada di Samarinda.

“Angka ini cukup besar ya. Kalau kita bebankan ke sekolah tentu tidak ada anggaran,” tuturnya.

Apabila menggunakan opsi ini, maka Rp62 milyar harus dikeluarkan Pemkot setiap tahunnya.

Namun apabila tidak diadakan, kata AH, maka ini akan menjadi keputusan ekstrem. Menurutnya, ketidakhadiran buku penunjang dapat menurunkan literasi siswa. Yang berimbas pada menurunnya kualitas serta daya saing masyarakat Samarinda di kemudian hari.

Sehingga, pengadaan buku penunjang tetap dilakukan. Hingga muncul lah rencana kedua. Dimana buku tidak dibeli dengan sejumlah siswa. Namun ditaruh di perpustakaan.

Mengingat satu meja bisa ditempati oleh dua orang siswa. Sehingga buku tersebut bisa digunakan bersama. Untuk opsi dana yang dibutuhkan berkisar antara Rp15 sampai 20 milyar.

Pemkot Masih Punya Opsi Lain

Andi Harun pun punya opsi lain. Buku-buku tersebut ditaruh di perpustakaan. Namun ada satu hal yang mengganjal opsi ini. Apakah semua sekolah sudah punya perpustakaan?

Lagi-lagi rencana lain pun lahir. Pemkot merencanakan pengadaan buku hanya bagi siswa tidak mampu. Yang berjumlah sekitar 30 persen dari total murid yang ada. Apabila opsi ini yang terpilih, naka anggaran yang dibutuhkan hanya berkisar Rp18 milyar.

Tidak sampai disitu, Pemkot masih punya rencana lain. Yaitu tidak membeli buku dari penerbit. Pasalnya sudah ada modul ajar dari Kemendikbud. Kali ini, pilihannya buku dicetak langsung oleh Pemkot. Sehingga bisa menggunakan bahan yang lebih murah. Apabila opsi ini yang digunakan, maka harganya tentu jauh lebih murah dibandingkan membeli melalui penerbit.

Di luar semua rencana ini, ada satu jalan yang sudah pasti diambil oleh Pemkot Samarinda. Yaitu pengadaan buku digital yang nantinya bisa diakses oleh siapa saja.

Baca Juga  Ganti Rugi Lahan Bandara VVIP IKN, BPN Kaltim Sebut Sudah Penetapan Subjek

Sementara itu, untuk penggunakan buku cetak. Pihaknya masih menimbang-nimbang sejumlah rencana yang sudah disampaikan. Mengenai rencana mana yang akan dipilih. Andi Harun menyerahkan kepada Disdikbud Samarinda.

“Kita coba pecahkan masalah ini untuk jangka panjang agar tidak terulang lagi ke depannya. Saya sudah sampaikan, pokoknya minggu depan sudah harus tuntas (terkait rencana mana yang harus dipilih, red),” tukasnya. (*)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id

Print Friendly, PDF & Email

cek juga!

Teras Samarinda Akan Dibuka Pekan Depan

Teras Samarinda Akan Dibuka Pekan Depan

Pemerintah Kota menjadwalkan pembukaan Teras Samarinda pada tanggal 9 September 2024 mendatang. Kaltim.akurasi.id, Samarinda – …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page