Pendemo Sebut, Jika Tak Membeli Buku dari Sekolah Siswa Akan Diberi Tugas Tambahan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Puluhan emak-emak berdaster, yang menamai diri sebagai Aliansi Gabungan Mamak Marah, kembali menggeruduk instansi pemerintahan di Samarinda. Kali ini, targetnya Balai Kota Samarinda yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, pada Kamis (1/8/2024).
Bahkan mereka mengancam untuk tidur di halaman kantor tersebut apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Dalam aksi bertajuk Komersialisasi dan Liberalisasi pada Pendidikan Anak Jilid 2 ini membawa tiga tuntutan.
Yaitu meminta Pemkot Samarinda mempertegas aturan penyediaan seragam dan buku wajib gratis di sekolah dari dana Bosnas dan Bosda. Kemudian, menuntut Wali Kota Samarinda memeriksa penyaluran dana Bosnas dan Bosda di setiap sekolah. Terakhir, memecat pegawai bidang pengawasan SD dan SMP Disdikbud Samarinda karena diduga melakukan pembiaran atas kejahatan pungli di sekolah.
Koordinator Lapangan Aksi, Nina mengatakan, hal itu akan dilakukan apabila pemerintah tidak langsung melakukan inspeksi mendadak.
“Kalau hasil dari audiensi kami tadi, mereka bilang mau turun inspeksi Senin nanti. Kalau begitu kami akan tunggu di balai kota sampai Senin juga,” tuturnya saat diwawancarai.
Sejatinya, para pendemo menginginkan pemerintah turun langsung inspeksi hari ini, Kamis (1/8/2024). Atau paling lambat pada esok hari.
Desakan ini disampaikan bukan tanpa alasan. Pasalnya, hingga hari ini, para wali murid mengaku enggan membeli buku seperti yang dianjurkan pihak sekolah. Yang berakibat anak-anak mereka mendapatkan sejumlah pekerjaan rumah tambahan.
“Kami bergerak semua stop beli buku. Sampai hari ini tindakan kami direspons sekolah dengan cara yang luar biasa. Misalnya mereka beri PR terus anak kami. Mereka bilang cari saja sendiri bukunya, makanya beli buku. Intervensinya seperti itu. Ada juga yang ngancam kalau enggak kerjakan PR enggak bisa naik kelas,” jelasnya.
Nina pun membeberkan hasil audiensi bersama Pemkot Samarinda yang diwakili oleh Asisten I Ridwan Tassa, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin.
“Hasilnya, mereka berencana menghadirkan tim pemeriksa semacam tim sidak,” imbuh Nina.
Sementara itu lanjut Nina, Asisten I Pemkot Samarinda Ridwan Tassa mengatakan pihaknya akan mengawasi sekolah-sekolah yang ada di Samarinda.
Berdasarkan rencana Pemkot Samarinda, pemerintah akan melakukan sidak pada Senin mendatang. Dengan melibatkan TWAP, inspektorat serta beberapa instansi lain.
Jika ada sekolah yang terbukti melanggar aturan, maka pemerintah akan menindak secara langsung. Bahkan, sanksi terberat bisa sampai ke arah pemecatan. Namun hal ini bisa diterapkan apabila kesalahan yang dilakukan sudah sangat fatal. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Danartie
Editor: Redaksi Akurasi.id