Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Lembaga riset independen di Indonesia, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), merilis laporan evaluasi satu tahun pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), dengan tajuk Makan (Tak) Bergizi (Tak) Gratis. Dari laporan tersebut, disimpulkan bahwa selama satu tahun berjalan, program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto ini dinilai belum memberikan dampak nyata.
Temuan Program MBG
Temuan utama CELIOS selama satu tahun pelaksanaan MBG antara lain sebagai berikut:
– Sebanyak 65 persen responden menyatakan masih mengeluarkan uang tambahan untuk membeli makanan pengganti MBG.
– Sebanyak 52 persen responden menyebut tidak ada perubahan keaktifan dan fokus anak di sekolah setelah menerima MBG.
– Sebanyak 55 persen responden menilai tidak ada perubahan tingkat kerajinan anak di sekolah meski telah menerima program MBG.
Baca Juga
– Sebanyak 73 persen responden lebih memilih bantuan uang tunai dibandingkan MBG.
– Sebanyak 40 persen responden menilai peluang kerja dari program MBG masih terbatas dan belum dirasakan oleh masyarakat luas.
– Sebanyak 48 persen responden menyatakan tidak mengetahui adanya keterlibatan usaha kecil atau warung lokal dalam rantai pasok MBG, sehingga dinilai belum transparan.
– Sebanyak 79 persen responden menyadari adanya potensi konflik kepentingan dalam penunjukan vendor secara langsung.
– Empat dari lima ahli gizi di SPPG bekerja dengan durasi lebih dari delapan jam per hari.
– Tercatat 15.117 korban keracunan sejak implementasi MBG hingga 15 November 2025 di berbagai wilayah Indonesia.
– Jumlah korban keracunan diperkirakan mencapai 22.747 orang dalam tujuh bulan ke depan apabila tidak ada reformasi tata kelola secara komprehensif.
– Enam dari sepuluh pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) berasal dari unsur purnawirawan TNI/Polri.
– Sembilan dari sepuluh jabatan tinggi PGN diisi oleh laki-laki, sehingga dinilai ruang partisipasi perempuan masih belum signifikan.
– Terdapat potensi kehilangan nilai manfaat investasi sebesar Rp404 triliun dari peluang pencegahan stunting apabila anggaran kesehatan sebesar Rp24,7 triliun dialihkan untuk MBG.
– Sebanyak 747 jenis pangan lokal terancam hilang akibat penyeragaman, sehingga kedaulatan pangan lokal dinilai semakin melemah.
– Sekitar 1,94 juta orang berisiko kehilangan pekerjaan karena sektor makanan berada dalam kondisi rentan akibat program MBG.
Dengan berbagai temuan tersebut, CELIOS menilai empat tujuan utama program MBG belum tercapai setelah hampir satu tahun pelaksanaan, yaitu memperbaiki status gizi anak, mengurangi beban ekonomi rumah tangga, memberdayakan pelaku ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Rekomendasi CELIOS
Adapun saran dan rekomendasi CELIOS kepada Presiden Prabowo Subianto adalah sebagai berikut:
– Melakukan moratorium dan audit total terhadap Program MBG.
– Menghentikan ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memfokuskan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan.
– Melakukan audit penuh terhadap keamanan pangan, standar gizi, efektivitas program, dan tata kelola keuangan, serta mempublikasikan hasilnya secara transparan.
– Menyelesaikan seluruh keterlambatan pembayaran hingga tuntas sebelum pembekuan kontrak dan menghentikan pembayaran baru sebelum 2026.
– Mengganti pimpinan yang dinilai gagal, menunjuk pelaksana tugas yang profesional dan independen, serta membangun organisasi berbasis merit dan keahlian.
– Membentuk satuan tugas lintas lembaga untuk mengaudit dan memperbaiki sistem, menyeleksi ulang kontraktor, serta menindak pelanggaran dalam 100 hari.
– Menghapus model dapur besar dan menggantinya dengan dapur berbasis sekolah serta UMKM lokal yang terarah.
– Menerapkan menu berbasis pangan lokal segar, bukan pangan ultra-proses (ultra processed food/UPF), dan memiliki kandungan gizi yang cukup.
– Menjalankan kembali MBG dengan dua skema, yaitu pemberian langsung di sekolah prioritas pada wilayah stunting, 3T, dan miskin ekstrem, serta skema voucher gizi atau bantuan langsung tunai (BLT) yang disertai pelatihan penyediaan makanan bergizi di tingkat rumah tangga bagi kelompok rentan.
– Mengembalikan fokus anggaran dengan merapikan tumpang tindih program, mengarahkan MBG agar lebih tepat sasaran, serta mengembalikan urusan pendidikan anak ke sektor pendidikan.
– Membangun sistem pemantauan berkelanjutan dengan pengawasan lintas lembaga, integrasi program gizi nasional, serta dashboard digital yang dapat diakses publik. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
