Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Aturan tersebut membuka ruang bagi personel Polri untuk menduduki jabatan manajerial maupun nonmanajerial, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk di sedikitnya 17 kementerian dan lembaga di tingkat nasional.
Perpol itu ditetapkan pada Selasa (9/12/2025) dan disahkan sehari kemudian. Namun, kebijakan tersebut menuai sorotan publik karena dinilai berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jimly Asshidiqie, menilai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian tidak dapat dipandang sebagai urusan internal semata. Menurutnya, kebijakan tersebut bersinggungan langsung dengan kementerian dan lembaga lain sehingga memerlukan pengaturan yang lebih kuat dan komprehensif.
“Polri melihat ini sebagai urusan internal, padahal substansinya menyentuh banyak lembaga lain. Karena itu, tidak tepat jika hanya diatur melalui Perpol,” ujar Jimly saat ditemui di Balikpapan, Selasa (16/12/2025).
Jimly menyatakan KPRP akan membahas isu tersebut secara khusus dalam waktu dekat. Dari sisi bentuk hukum, ia menilai pengaturan penugasan anggota Polri seharusnya berada pada level regulasi yang lebih tinggi.
“Minimal Peraturan Presiden, dan idealnya Peraturan Pemerintah. Ini berkaitan dengan ASN, pelaksanaan Undang-Undang ASN, serta relasi lintas kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Ia mencontohkan potensi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang juga memiliki fungsi penegakan hukum, seperti kementerian yang membawahi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Jimly menegaskan bahwa kewenangan penyidikan saat ini tidak lagi dimonopoli oleh Polri.
“Ada sekitar 56 sampai 57 instansi yang memiliki kewenangan penyidikan, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini realitas yang harus ditata ulang,” katanya.
Terkait putusan MK, Jimly menilai putusan tersebut sejatinya hanya bersifat mempertegas norma yang sudah ada dalam undang-undang. Persoalan justru muncul pada bagian penjelasan undang-undang yang dinilai membuka ruang tafsir baru.
“Penjelasan undang-undang seharusnya memperjelas norma, bukan malah menciptakan norma baru. Di situ letak persoalannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Jimly, penugasan di luar fungsi utama kepolisian berisiko mengaburkan profesionalisme institusi.
“Kalau penugasannya tidak relevan dengan fungsi kepolisian, itu seharusnya dipertimbangkan untuk pensiun saja,” ujarnya.
Meski demikian, Jimly menilai Perpol tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Ia menyebut praktik penerbitan Perpol dengan ruang lingkup luas telah berlangsung lama dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ke depan, KPRP mendorong agar Perpol dibatasi hanya untuk urusan administratif internal Polri. Sementara kebijakan yang melibatkan lintas lembaga dan berdampak luas seharusnya diatur melalui regulasi di atasnya.
Serap Aspirasi Daerah
Dalam kunjungannya ke Balikpapan, Jimly juga menyerap berbagai masukan dari tokoh masyarakat dan kalangan akademisi. Sejumlah isu strategis yang mengemuka antara lain persoalan lingkungan hidup, pertambangan, serta potensi konflik agraria di Kalimantan Timur.
“Banyak masukan soal lingkungan dan pertambangan. Jangan sampai konflik-konflik ini berujung pada bencana seperti yang terjadi di daerah lain, dan itu berkaitan langsung dengan peran kepolisian,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam konflik yang melibatkan korporasi dan masyarakat adat, kepolisian harus bersikap netral dan mengedepankan fungsi pelayanan publik, bukan kepentingan bisnis atau politik.
Seluruh aspirasi dari daerah tersebut, kata Jimly, akan dibawa ke Jakarta sebagai bahan perumusan kebijakan reformasi Polri ke depan.
“Undang-undang harus disiapkan dengan matang agar reformasi Polri tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan instrumental,” tegasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id