Penggunaan Anggaran Covid-19 Bontang yang Tidak Jelas Dipertanyakan Wakil Rakyat. Menurut Bakhtiar Wakkang, dengan anggaran yang begitu jumbo, mencapai Rp116 miliar di 2021 ini. Namun asas manfaatnya bagi masyarakat dan pedagang tidak begitu tampak.
Akurasi.id, Bontang – Tidak adanya transparansi atas pemanfaatan dana Covid-19 oleh Pemkot Bontang memunculkan tanya dari banyak pihak. Anggaran besar. Nilainya mencapai ratusan miliar. Namun asas manfaatnya bagi masyarakat terdampak pandemi justru tidak begitu terasa. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan ke mana dana itu dilarikan.
Sorotan itu misalnya datang dari para wakil rakyat. Satu diantaranya anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Dia mengkritik belanja daerah selama penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Pemkot Bontang selama ini salah kaprah memahami program penanggulangan pandemi Covid-19. Alih-alih melahirkan terobosan baru di masa darurat, pemerintah hanya menjalankan program rutin yang sudah ada.
Di masa kedaruratan ini, seharusnya program penanggulangan Covid-19 yang dibelanjakan harus benar-benar mengurangi beban masyarakat. Niat hati memberi keringanan, pemerintah hanya menjalankan program yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya.
Program yang merupakan belanja rutin tahunan pemerintah. Yakni, insentif penggiat agama, belanja yang sudah saban tahun dianggarkan itu masuk dalam kategori program jaring pengaman sosial di masa pagebluk.
Baca Juga
“Kalau cuman insentif RT, penggiat agama. Itu kan belanja rutin, sebelum pandemi juga sudah ada,” ungkap politisi Partai NasDem itu kepada Akurasi.id saat dijumpai belum lama ini.
Bagi pria yang akrab disapa BW ini, pemerintah harusnya bisa melahirkan terobosan baru saat ini. Dirinya mencontohkan, pembuatan aplikasi daring bagi pelaku UMKM. Para pelaku usaha kecil, seharusnya dibuatkan wadah untuk berjualan.
Aplikasi ini kemudian menjadi “pasar online” bagi pedagang dan pembeli. “Kan sekarang aksesnya terbatas, harusnya ada dong aplikasi yang dibuat,” katanya.
Baca Juga
[irp]
Wajar jika kemudian dirinya merasa curiga, Pemkot Bontang hanya berpura-pura kerja demi mengugurkan kewajiban saja. “Jangan sampai hanya ingin dapat rapor hijau dari pusat saja, supaya dikira kerja,” ketusnya. (*)
Penulis: Fahmi Fajri
Editor: Redaksi Akurasi.id
