Janji perjuangkan ISBI Kaltim, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi: Tidak ada alasan untuk menutupnya. Janji perjuangkan ISBI Kaltim itu akan dibuktikan Hadi Mulyadi dengan mengupayakan bahwa tahun depan institut tersebut akan kembali menerima mahasiswa baru.
Kaltim.Akurasi.id, Samarinda – Permasalahan yang dihadapi Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Kaltim belum juga temui titik terang. Hingga saat ini pemerintah daerah masih memperjuangkan legalitas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Perihal itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menegaskan, ISBI Kaltim harus terus dilanjutkan. Demi perjuangan untuk mempertahankan keberadaan ISBI Kaltim itu, Hadi Mulyadi menyatakan siap mengadukan permasalahan ini langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Jakarta.
“Ada banyak alasan mengapa ISBI harus dipertahankan dan perlu terus diperjuangkan. Saya tegaskan, tidak ada alasan untuk menutup ISBI dan tidak boleh dinomorduakan. Semua tidak boleh dinomorduakan,” tegas Hadi Mulyadi saat membuka Forum Discussion Group (FDG) tentang Tindak Lanjut ISBI Kaltim yang digelar di Hotel Elty, Tenggarong, pada Senin (27/9/2021).
Pria yang pernah duduk sebagai legislator Senayan itu menyayangkan, karena sejak 2019 lalu ISBI Kaltim tidak lagi menerima mahasiswa. Ia berharap permasalahan ini bisa segera disampaikan kepada Mendikbud agar mendapat perhatian.
Baca Juga
“Tolong hasil FDG ini nanti dirangkumkan, akan kami sampaikan permasalahan ini kepada Pak Menteri. Pada Juni 2022 diharapkan ISBI Kaltim dapat menerima mahasiswa baru,” tuturnya.
Dalam hal ini, Hadi menyampaikan beberapa alasan penting perlunya mempertahankan keberlangsungan pendidikan di ISBI Kaltim. Selain sebagai tempat melestarikan seni budaya Kaltim kepada generasi muda, keberadaan ISBI Kaltim juga disebut sebagai penopang eksistensi ibu kota negara (IKN).
[irp]
Baca Juga
Mengingat, selain PPU yang jadi lokasi IKN. Presiden Jokowi juga menetapkan sebagian kawasan Kutai Kartanegara sebagai IKN. Sehingga, sangatlah beralasan pemerintah daerah memperjuangkan pendidikan di kawasan tersebut. “Jadi dimana-mana kawasan ibu kota negara itu, semua pendidikan ada di sana,” kata dia.
Untuk diketahui, permasalahan ini sejatinya sudah bergulir sejak dua tahun lalu setelah Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti bersurat ke Pemprov Kaltim pada 2019, memberitahukan bahwa tahun 2020 tidak disediakan lagi anggaran untuk pembiayaan Prodi di Luar Domisili (PDD) Rintisan ISI, yakni ISBI Kaltim.
[irp]
Hal ini terjadi lantaran adanya miss informasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait legalitas ISBI Kaltim. Sehingga, ISI pun tak lagi dapat menyediakan biaya operasional dan membuat ISBI tak lagi menerima mahasiswa dari 2019-2021.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub pun mendorong Pemprov Kaltim menyelesaikan perihal tersebut, lantaran masalah yang ada telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Perihal Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenristekdikti, ISI, dan Pemprov Kaltim. “Kami berharap tahun ajaran 2022-2023, ISBI Kaltim kembali menerima mahasiswa baru,” kata dia. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
