162 desa di Kaltim masih blank spot, Diskominfo Kaltim target 40 desa tersentuh sinyal komunikasi 2022. Selain itu, dikatakan Kepala Diskominfo Kaltim Faisal, bahwa dari 162 desa itu ada sekitar 23 desa yang jadi tanggung jawab pusat lewat BAKTI. Sehingga tahun depan diharapkan desa di Kaltim masih blank spot dapat berkurang signifikan.
Kaltim.Akurasi.id, Samarinda – Jaringan telekomunikasi dan informatika sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat di era modern saat ini. Hal itu tidak lepas dari pertukaran informasi dan komunikasi masyarakat di era dewasa ini, semuanya sudah berbasis jaringan telekomunikasi.
Memastikan semua desa dan kelurahan yang ada di 10 kabupaten/kota di Kaltim menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satunya yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim. Lebih-lebih setelah Kaltim ditunjuk sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara (IKN) baru menggantikan DKI Jakarta.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan, bahwa dirinya memang memiliki tugas dari Gubernur Isran Noor untuk mempercepat aksesibilitas telekomunikasi di daerah-daerah terpencil. Utamanya yang masuk dalam kewenangan pemerintah daerah.
Baca Juga
“Salah satu kebijakan Gubernur Kaltim Pak Isran, yakni meminta kami agar membantu aksesibilitas telekomunikasi di daerah-daerah yang terpencil. Kami akan mencoba memfasilitasi itu,” kata pria yang identik dengan kaca mata ini kala dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (9/11/2021).
Dijelaskan dia, bahwa dalam pembangunan aksesibilitas jaringan telekomunikasi, kewenangannya kini sudah tidak lagi berada pada pihaknya. Melainkan telah desentralisasi ke pemerintah pusat. Lewat penguatan komunikasi dan koordinasi ke pemerintah pusat, kami akan mengupayakan itu.
“Karena ini keinginan Pak Gubernur. Tentunya ini menjadi tantangan buat kami. Pak Gubernur juga sudah siap membantu dananya sekitar Rp3-5 miliar untuk membantu aksesibilitas telekomunikasi itu,” ungkapnya.
Baca Juga
[irp]
Dari alokasi anggaran yang diberikan itu, sambung Faisal, pihaknya akan mengupayakan untuk membuka aksesibilitas telekomunikasi di 40 desa yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Kaltim. Merujuk data Diskominfo Kaltim, dari 1.038 desa/kelurahan di Kaltim. Masih ada sebanyak 162 desa yang blank spot atau sekitar 15,61 persen.
Masih berdasarkan data Diskominfo Kaltim, dari 10 kabupaten/kota dan 103 kecamatan di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim. Baru ada 3 daerah yang bebas blank spot. Yakni Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Jika pun terdapat blank spot, maka itu lebih dikarenakan faktor terlindungi pegunungan atau gedung.
“Tahun depan kami targetkan bisa membantu membuka aksesibilitas telekomunikasi di 40 desa. Karena masih ada 162 desa atau 15,61 persen yang masuk zona blank spot. Dan ini menjadi tugas yang diamanatkan Pak Gubernur kepada kami,” tuturnya.
Kendati demikian, Faisal menyebut, dalam pelaksanaan pembangunan aksesibilitas telekomunikasi itu akan tetap memperhatikan kewenangan pusat. Karena ada daerah dengan kategori terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) ditangani pemerintah pusat melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
[irp]
Baca Juga
“Tahun ini, ada 23 desa di Kaltim yang masuk dalam daerah 3T dan menjadi kewenangan BAKTI. Jika itu sudah dikerjakan, lumayan mengurangi 162 desa blank spot di Kaltim. Dari pemerintah kabupaten/kota pun pasti juga berupaya mengurangi desa blank spot,” katanya. (*)
Penulis/Editor: Redaksi Akurasi.id
