Proyek pembangunan Bendungan Telake yang seolah jalan di tempat membuat DPRD Kaltim mulai gerah. Lantaran proyek ini sudah lama didengungkan oleh Kementerian PUPR. Hanya saja sampai sejauh ini tiada kunjung direalisasikan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Tidak kunjung jelasnya rencana pembangunan Bendungan Telake yang berada di Kabupaten Paser dan PPU mendapatkan sorotan dari DPRD Kaltim. Pasalnya, megaproyek yang sebelumnya ditaksir menghabiskan dana Rp1,7 triliun itu, harusnya telah mulai dikerjakan pada 2021 lalu.
Akan tetapi, hingga di awal 2023 ini, proyek pembangunan Bendungan Telake belum juga menuai titik terang. Salah satu alasannya, karena ada perubahan rencana atas alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp700 miliar melalui APBN.
Bercermin pada hal tersebut, DPRD Kaltim lantas melayangkan saran agar pembangunan proyek tersebut diambil alih oleh Pemprov Kaltim. Yang artinya, pembiayaan atas proyek ini akan menjadi tanggung jawab daerah. Usulan ini sendiri dikemukakan bukan tanpa alasan yang kuat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (21/2/2023) lalu, anggota legislatif Karang Paci menyebutkan, semestinya pembangunan Bendungan Talake bisa jadi tanggung jawab provinsi. Karena dari sisi keuangan dan melihat proyek APBD Kaltim yang cukup baik, maka pembiayaan atas proyek tersebut bisa diakomodir.
Baca Juga
Bendungan Telake Semula Jadi Tanggung Jawab Kementerian PUPR dan BWS Kaltim III
Sebagaimana diketahui, DPRD dan Pemprov Kaltim telah menyepakati APBD 2023 mencapai Rp17,2 triliun. Dengan dana sebesar itu, maka pembangunan Bendungan Telake dapat dialokasikan lewat skema Multi Years Contract (MYC) atau tahun jamak.
Di antara Anggota DPRD Kaltim yang menyuarakan itu, yakni Bagus Susetyo. Menurut politikus Partai Gerindra ini, Pemprov Kaltim semestinya bisa mengambil langkah inisiatif untuk mempercepat realisasi Bendungan Telake. Seiring dengan proyek APBD Kaltim 2023 sebesar Rp17,2 triliun.
“Saya berharap dengan APBD Kaltim senilai Rp17,2 triliun, itu dapat membantu mempercepat pembangunan Bendungan Telake. Sehingga bisa segera mengairi ribuan hektar sawah yang ada di Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser,” usulnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, usulan pembangunan proyek Bendungan Telake ini telah lama dikemukakan. Sehingga pada 2021 lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR membuat kajian atas hal itu. Bahkan, proyek ini sudah masuk dalam rencana pembangunan. Termasuk pembiayaan yang dibebankan kepada APBN.
Berdasarkan data yang dihimpun Akurasi.id dari berbagai sumber terpercaya, pembangunan Bendungan Telake menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. Di mana, pembiayaan pembangunan mencapai Rp1,7 triliun.
Anggaran tersebut rencananya diambil dari APBN. Dengan skema pembangunan MYC atau tahun jamak. Proyek tersebut semula akan mulai dibangun pada 2021 lalu dan ditargetkan rampung pada 2023 ini.
Bendungan Telake Diproyeksi Mampu Mengaliri 21 Ribu Hektare Sawah
Nantinya, pembangunan bendungan ini akan membutuhkan lahan sekitar 166.415 hektar. Yang terdiri dari 577 peta bidang. Bila proyek ini rampung, maka diperkirakan akan mampu mengairi sawah seluas 21.000 hektar yang berada di Kabupaten Paser dan PPU pada 2024 mendatang.
Jika dirincikan lagi, bendungan ini akan mengairi sekitar 15 desa. Antara lain, 10 desa di Kabupaten PPU dan 5 desa Kabupaten Paser. Ada 10 desa di PPU, berada di bawah area Kecamatan Babulu. Yakni Gunung Mulia, Gunung Makmur, Gunung Intan, Babulu Darat, Sebakung Jaya, Babulu Laut, Sumber Sari, Sri Raharja, Rawa Mulia, dan Labangka Barat.
Sementara 5 desa dan kelurahan lainnya di Kabupaten Paser, berada di area Kecamatan Long Kali. Yakni, Desa Muara Adang II, Sebakung Makmur, Sebakung, Sebakung Taka, dan Kelurahan Long Kali. (*)
Baca Juga
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
