Jika Pemkot Bontang dapat ambil alih pengelolaan BLKI, menurut Agus Haris, pemerintah bisa mengatasi persoalan pengangguran di Kota Taman.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Angka pengangguran di Kota Bontang terbilang cukup tinggi khususnya di wilayah Kaltim, yakni 7,41 persen. Hal itupun telah menjadi polemik dimasyarakat yang menantikan adanya solusi pengentasan pengangguran di Kota Bontang.
Sementara itu, Anggota DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, untuk mengatasi persoalan pengangguran yang ada di Kota Bontang, Pemerintah Kota (Pemkot) bisa mengambil alih pengelolaan di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). Karena BLKI masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Perlu diajukan permohonan ke pemprov, agar pengelolaannya diserahkan kepada pemkot,” ucapnya kepada wartawan Akurasi.id, Sabtu (15/8/2024).
Selain itu, Pemkot Bontang juga perlu menyiapkan alokasi anggaran terkait dengan rencana pelatihan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Kota Taman -sebutan Bontang-.
Menurutnya, Kota Bontang terdapat puluhan perusahaan yang setiap waktu dalam setahun membutuhkan tenaga kerja baru, maka pemerintah perlu melakukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Kita lihat di perusahaan itu tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan, maka kita buatkan programnya,” sambung Agus Haris.
Ia pun mengusulkan pemerintah menyiapkan biaya untuk mendapatkan mengikuti pelatihan. Contohnya, pemerintah menyiapkan Rp5 juta yang diserahkan kepada masyarakat. Kemudian, nantinya mereka mengikuti pelatihan bersertifikat.
“Jika pengelolaan sudah sesuai nantinya, maka pemerintah bisa dengan leluasa memprogramkan atau menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan pangsa pasar kerja dengan berkomunikasi ke perusahaan,” pungkasnya. (adv/dprdbontang/nur/uci)
Penulis: Nuraini
Editor: Suci Surya Dewi