Predikat penanganan stunting paling buruk se-Kaltim pada 2023 lalu dinilai Andi Faiz adalah sebuah tamparan bagi seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Berdasarkan data yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Bontang diketahui menjadi kota kedua di Kaltim dengan angka kemiskinan paling sedikit. Akan tetapi, permasalahan stunting di Kota Bontang justru mendapat predikat paling buruk penanganannya pada tahun 2023 lalu.
Terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Andi Faizal Soyan Hasdam mengatakan pencapaian mengurangi angka kemiskinan merupakan hal yang perlu diapresiasi dari kerja keras yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Akan tetapi, terkait permasalahan stunting menurutnya pemerintah perlu lebih gencar dalam pemberian edukasi kepada masyarakat. Khususnya bagi yang telah atau akan berkeluarga, guna melakukan pencegahan dan penanganan stunting lebih dini.
“Karena permasalahan stunting itu penanganannya tidak hanya saat bayi itu telah lahir di dunia baru diberikan asupan bergizi,” ungkapnya kepada wartawan Akurasi.id, saat dijumpai usai rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang III DPRD Kota Bontang tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Wali Kota dan DPRD Atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (12/8/2024).
Menurutnya edukasi pranikah dan kepada ibu hamil juga perlu digencarkan. Karena banyak faktor yang saling berkaitan terkait penyebab bayi atau balita bisa mengalami stunting.
Baginya, predikat penanganan stunting paling buruk se-Kaltim pada tahun 2023 lalu, adalah sebuah tamparan bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya pemerintah.
“Sebagai wilayah yang hanya tiga kecamatan dan penduduknya sangat sedikit, sangat disayangkan angka stunting kita justru tinggi,” kata dia.
Maka dari itu, guna menekan angka stunting, diperlukan kerjasama seluruh pihak dan juga penanganan khusus. Harapannya anggaran yang ada benar-benar dimaksimalkan untuk menyasar tepat kepada bayi atau balita yang rawan stunting.
“Jangan sampai anggarannya besar tapi kegiatannya lebih banyak rapat ketimbang pemberian intervensi,” pungkasnya. (adv/dprdbontang/nur/uci)
Penulis: Nuraini
Editor: Suci Surya Dewi