Diolah Secara Profesional, Dinkes Kaltim Pastikan Program MBG Aman

Dinkes Kaltim memastikan pengolahan MBG dilakukan secara profesional. Selain itu, dinkes juga akan melakukan pemantauan secara berkala.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan jika makanan yang disalurkan pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berkualitas baik. Makanan juga diolah oleh tenaga profesional yang sudah terlatih.

Nutrisionis Ahli Madya Dinkes Kaltim Saraheni menyebut, jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) melalui Dinkes Kaltim berkomitmen menjaga kualitas program tersebut.

“Mulai dari penyelenggaraan, kami bersama SPPG menyiapkan mitra yang membantu memastikan standar prosedur dan standar tempat pengolahan terpenuhi,” tuturnya di Samarinda.

Program ini melibatkan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara dan mitra pelaksana dari berbagai kalangan seperti pelaku UMKM, yayasan, atau lembaga lain untuk penyediaan makanan bergizi.

Skema ini kini menggunakan sistem pembayaran di muka oleh BGN kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menggantikan sistem reimburse sebelumnya. Mitra mengajukan diri melalui laman resmi mitra.bgn.go.id dan wajib mengisi data administrasi serta mengajukan titik geospasial sebagai lokasi operasional.

Meski pengolahan melibatkan pihak eksternal, namun ia mengatakan, jika mereka melakukan pengawasan ketat. Mulai dari kesehatan lingkungan, kesiapan air untuk cuci dan memasak, serta persiapan sumber daya manusia pengolah makanan.

Adapun SPPG ini dapat dikatakan setara dengan jasa boga tingkat B, sehingga pengolahnya harus memiliki sertifikat layak sehat dan izin sanitasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

Namun, apabila terjadi kendala dalam proses penyelenggaraan, pihaknya langsung mengirim tim untuk meninjau akar masalah, melakukan analisis dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Secara berkala, Dinkes Kaltim juga mengukur status gizi dan dampak pemenuhan gizi terhadap penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Untuk ibu hamil, dampaknya terhadap stunting juga menjadi perhatian.

Selanjutnya, hasil investigasi akan di cek bersama untuk menentukan penyebab dan langkah perbaikan. Jika masalah berada di ranah dinas kesehatan, koordinasi dilakukan untuk perbaikan.

“Jika terkait penyelenggaraan sistem, maka pelatihan dan peningkatan kompetensi diberikan kepada SDM pengolah,” jelasnya. (Adv/diskominfokaltim/yed)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari