Cegah Pelajar Ikut Demo, Disdikbud Kaltim Tegaskan Tak Ada Jam Kosong

Plt Kadisdikbud Kaltim, Armin, menegaskan sekolah wajib memastikan tidak ada jam kosong demi mencegah siswa ikut aksi demo di DPRD Kaltim.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) mengimbau kepala sekolah SMA dan SMK di Samarinda untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal pada Senin (1/9/2025).

Langkah ini diambil menyusul rencana aksi demonstrasi di DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah.

“Isinya adalah imbauan agar kegiatan belajar mengajar tetap kondusif dan tidak ada jam kosong pada Senin, 1 September 2025,” jelas Armin saat diwawancarai awak media di Samarinda, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah mitigasi agar pelajar tidak ikut dalam aksi unjuk rasa. Hal tersebut mengingat mayoritas siswa masih di bawah umur dan berada di bawah pengawasan orang tua.

Armin menyebut informasi yang diterima dari BIN dan kepolisian menyebut adanya potensi kericuhan dalam aksi tersebut.

“Kami khawatir, jika siswa tidak mendapat arahan yang jelas, mereka bisa saja ikut-ikutan,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya bergerak cepat dengan menyampaikan surat edaran ke seluruh sekolah, khususnya di Samarinda.

“Intinya, sekolah harus memastikan tidak ada jam kosong. Kalau ada jam kosong, dikhawatirkan anak-anak bolos dan keluar sekolah,” tegasnya.

Selain pihak sekolah, ia juga meminta peran serta orang tua untuk ikut mengawasi anak-anaknya. “Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau sekolah, tetapi juga keluarga,” tambahnya.

Armin menegaskan imbauan ini bukan bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya pengawasan agar pelajar tidak terlibat dalam kegiatan berisiko.

Terkait sanksi bagi siswa yang bolos atau kedapatan ikut demonstrasi, ia menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah sesuai aturan yang berlaku.

“Langkah ini tidak terkait peristiwa tertentu, melainkan murni antisipasi untuk meminimalisir potensi kekacauan. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Jakarta dan Makassar, semoga hal seperti itu tidak sampai terjadi di Kaltim,” katanya. (Adv/diskominfokaltim/yed)