Pemprov Kaltim mengakui pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak. Angka pengganguran meningkat. Begitu juga angka kemiskinan. Inflasi pun demikian. Hal itu pemerintah akui saat menyampaikan LKPj Gubernur Kaltim 2021.
Akurasi.id, Samarinda – Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam 3 tahun terakhir memberikan banyak dampak yang sangat luar biasa. Hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, hampir-hampir lumpuh dibuatnya. Kondisi itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kaltim.
Badai pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang 2021 lalu, benar-benar menjadi pukulan telak bagi masyarakat. Akibat dari hal itu, perekonomian masyarakat banyak yang turun drastis. Inflasi pun juga tidak terelakan. Hal itu juga Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi akui, ketika menghadiri Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kaltim, Selasa (29/3/2022).
Rapat paripurna beragenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2021. Serta Pembentukan Pansus DPRD Kaltim, tentang Pembahas LKPj Gubernur Kaltim. Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.
Mewakili Gubernur Kaltim, Riza menyampaikan LKPj Gubernur Kaltim secara ringkas tentang kondisi makro perkembangan sosial ekonomi Kaltim sepanjang 2021 lalu. Di mana, berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DK3PA) Kaltim. Jumlah penduduk Kaltim pada 2021 sebanyak 3,8 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,1 persen.
LKPj Gubernur Kaltim 2021: Pertumbuhan Ekonomi Jauh Lebih Baik dari 2020
Kendati badai pandemi menerpa, menurut Riza, pertumbuhan ekonomi Kaltim tumbuh positif 2,48 persen atau meningkat dari tahun 2020, yang sempat mengalami kontraksi sebesar -2,87 persen.
“Kondisi ekonomi tumbuh positif 2021, akibat berkurangnya pandemi Covid-19. Sehingga memberikan dampak positif perekonomian, dan mulai meningkatnya daya beli masyarakat,” jelasnya.
Laju inflasi Kaltim cenderung menurun dari tahun ke tahun. Namun di tahun 2021, mengalami peningkatan 2,15 persen. Inflasi dampak meningkatnya daya beli masyarakat di masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19.
“Di dalamnya termasuk pembelian barang kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Pemprov Kaltim Akui Naiknya Angka Kemiskinan Sebagai Fenomena Nasional
Tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun 2020, sekitar 6,54 persen. Secara absolut jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 241.077 jiwa dari tahun 2020 sebanyak 230.026 jiwa. Di mana garis kemiskinan juga meningkat sebesar Rp689.035, yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan dan makanan.
“Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan fenomena nasional, sebagai akibat pandemi Covid-19 yang mampu memberikan pengaruh negatif beberapa lapangan usaha,” ungkapnya.
Akhirnya, lanjut Riza, ada kebijakan selama pandemi, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan omzet hingga pembatasan produksi. Sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan.
Namun demikian, jumlah penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) terus menurun setiap tahunnya. Sempat mengalami peningkatan 6,87 persen sebagai dampak pandemi. “Tetapi pada 2021, seiring berkurangnya pandemi dan mulai pulihnya ekonomi, tingkat pengangguran terbuka turun mencapai 6,83 persen,” sebutnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
