Raker LKPJ Gubernur Kaltim, Dewan Soroti Sejumlah Persoalan

DPRD Kaltim soroti sejumlah persoalan dalam rapat kerja LKPJ Gubernur Kaltim TA 2022. Seperti evaluasi kerja bersama pihak ketiga, minimnya minat literasi, jabatan kepala bidang lebih dari 7 tahun, hingga kebutuhan ASN.

Kaltim.akurasi.id, Balikpapan – DPRD Kaltim menyoroti sejumlah persoalan yang belum tuntas selama masa kerja Pemprov Kaltim di 2022. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja dengan Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2022, Rabu (3/5/2023).

Rapat yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan tersebut dihadiri sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Rabu (3/5/2023). Termasuk, Asisten III Bidang Administrasi Umum Riza Indra Riadi mendampingi Ketua Pansus sangat membantu Pansus melaksanakan rapat tersebut.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Sutomo Jabir tersebut, berlangsung secara maraton sejak pagi hingga malam. Ketua Pansus Sutomo Jabir mengatakan, bahwa harapannya rapat yang masih akan digelar hingga Kamis (4/5/2023) besok.

Pansus bisa segera merangkum dan mengambil benang merahnya. Hingga melahirkan rekomendasi demi perbaikan kinerja Pemprov Kaltim ke depan.

“Setidaknya satu hingga dua minggu ke depan pansus bisa melahirkan rekomendasi terkait LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2022. Rencananya 22 Mei mendatang,” kata politikus muda PKB ini.

Dewan Soroti Minimnya Minat Literasi Warga hingga Kebutuhan ASN di Daerah

Sesi Pertama dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Plt Biro Kesejahteraan dan Kepala Biro Umum Setda Kaltim.

Kemudian, dilanjutkan pada sesi kedua, dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Balitbangda, Kepala BPSDM, Kepala DKP3A, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kepala Diskominfo Kaltim.

Selanjutnya, sesuai jadwal malam ini pansus akan kembali membuka forum rapat kerja Bersama Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretariat DPRD Kaltim.

Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wakil Ketua Pansus LKPJ Akhmed Reza Fachlevi. Sejumlah sorotan yang menjadi pembahasan anggota pansus yakni terkait evaluasi kerjasama pihak ketiga terkait sanksi yang semestinya diatur.

Minat literasi baca warga Kaltim, keberadaan Gedung Perpustakaan Kaltim yang dinilai kurang strategis, pemenuhan internet desa dan upaya pencegahan radikal cyber.

Tak hanya itu, jabatan kepala bidang yang telah berlangsung 7 hingga 8 tahun lebih di lingkungan Pemprov Kaltim juga dinilai perlu dilakukan penyegaran. Sehingga, BKD Kaltim diminta untuk memperhatikan masalah tersebut.

Termasuk, usulan proporsi ideal ASN di daerah. Utamanya ASN di bidang pendidikan dan kesehatan.

Adapun Anggota Pansus yang juga hadir dalam pertemuan yakni Rusman Ya’qub, Andi Harahap, Agiel Suwarno, Eddy Sunardi Darmawan dan Syafrudin. (adv/diskominfokaltim/hms5)

Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari