Keberadaan Forum Discussion MIKTA’s diharapkan DPMPTSP Kaltim bisa menjadi wadah bagi Kaltim untuk mendorong potensi kerja sama antar negara. Selain itu, juga menjadi bisa untuk mendorong kerja sama pembangunan hijau.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur (Kaltim), Puguh Harjanto ikut menghadiri Forum Discussion MIKTA’s Inclusive Revovery Towards Green and Sustainable Future 2023.
Dalam kegiatan tersebut juga turut melibatkan para perwakilan Kedutaan Besar MIKTa di Jakarta, kalangan pemerintah dan akademisi. “Saya turut hadir dalam forum yang melibatkan Kedutaan Besar MIKTa di Jakarta, kalangan pemerintah dan akademis,” ungkapnya.
Seperti yang sudah diketahui, bahwa Indonesia telah memegang Keketuaan Forum Kerja Sama MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia). Terhitung sejak serah terima dari Turki ke Indonesia pada 2 Maret 2023 di sela-sela G20 Foreign Minister’s Meeting.
“Keketuaan MIKTA Indonesia akan mengangkat tiga isu prioritas, yaitu strengthening multilateralism, inclusive recovery dan digital transformation,” bebernya.
Selain itu, dalam forum tersebut juga membahas terkait potensi kerja sama negara midle dan berkelanjutan. Puguh berharap dengan adanya kegiatan tersebut di Kaltim, dapat memberikan kontribusi dan menghasilkan potensi kerja sama antar negara di bidang pembangunan hijau.
“Semoga dengan adanya kegiatan MIKTA di Kaltim ini dapat memberikan kontribusi pada Keketuaan Indonesia dalam MIKTA. Baik dalam menghasilkan potensi kerja sama antar negara di bidang pembangunan hijau,” pungkasnya.
Lalu Apa Itu Pembangunan Hijau?
Melansir dari website Bappenas RI, program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI). Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Program ini melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Organogram memberikan detil visual mengenai bagaimana program ini mendukung para pemangku kepentingan utama.
Indonesia adalah salah satu pendiri GGGI, yang didirikan pada 2012 dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukan sekedar dua tujuan yang kompatibel. Kedua tujuan ini harus diintegrasikan untuk masa depan umat manusia.
Sejak 2013, program ini berupaya mengembangkan strategi dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau, yang dimungkinkan melalui dukungan dana dari Pemerintah Norwegia pada Tahap I (2013-2015) dan Tahap II (2016-2019).
Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Nasional menjadi acuan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan, investasi dan pemantauan kinerja. (adv/dpmptspkaltim/ar/drh)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id