Sejauh Ini, Perbaikan Trotoar Bontang Kuala yang Hanya Mengandalkan Swadaya Masyarakat
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta pemerintah tidak tutup mata dengan kerusakan fasilitas trotoar jalan di daerah Bontang Kuala. Sebab, trotoar tersebut menjadi alternatif bagi warga tatkala banjir mengepung kawasan tersebut.
Permintaan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, perbaikan trotoar Bontang Kuala selama ini hanya mengandalkan swadaya masyarakat. Artinya, kualitasnya menjadi tidak cukup bagus. Karena perbaikan tersebut hanya bersifat jangka pendek atau sementara.
Di sisi lain, trotoar tersebut terbilang sangat vital keberadaannya. Karena menjadi akses jalan satu-satunya bagi warga dan pengendara jika terjadi banjir rob di sepanjang jalan Bontang Kuala. Terutama saat air laut pasang.
“Banyak contoh jalan nasional yang bisa diintervensi, yang kewenangannya berada di pusat,” tutur pria yang karib disapa Andi Faiz kepada wartawan Akurasi.id, Senin (29/7/2024).
Sebagai informasi, pembangunan jalan Bontang Kuala kewenangannya berada di pemerintah pusat. Karena, pembiayaan jalan tersebut sebelumnya dibebankan kepada APBN. Untuk itu, pemerintah daerah perlu berkoordinasi ke pusat jika ingin mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur di kawasan itu.
Kendati demikian, Andi Faiz tetap melihat jika Pemkot Bontang masih kurang serius dalam mengakomodir keluhan warga Bontang Kuala. Apalagi, persoalan ini bukan terjadi baru-baru ini, melainkan sudah bertahun-tahun lamanya.
“Artinya, kalau memang ada niatan, kepentingan masyarakat itu menjadi nomor satu. Ini sudah menjadi urgent, melihat trotoar itu dijadikan akses utama bagi masyarakat Bontang Kuala,” imbuhnya.
Menurutnya, Pemkot Bontang sebaiknya segera membangun komunikasi ke pemerintah pusat. Agar persoalan infrastruktur di Bontang Kuala tidak berlarut-larut. Karena dalam konteks itu, warga yang akan sangat dirugikan.
Selain itu, pemerintah menurutnya juga perlu memikirkan jangka panjang dalam penanggulan banjir rob di daerah itu. Walau begitu, upaya perbaikan jangka pendek tetap harus segera dilakukan. Baik itu berupa meninggikan trotoar dan menambal kayu yang sudah rusak.
“Apalagi APBD tahun ini pun longgar, harusnya kita bisa anggar untuk peninggian dan perbaikan trotoar,” serunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edy Prabowo ikut memberikan tanggapannya. Ia mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBJN) terkait persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, sambung dia, mendapatkan beberapa keputusan. Seperti penanganan banjir rob Bontang Kuala menjadi skala prioritas. Selain itu, desainnya ditargetkan rampung akhir 2024. Lalu akan diusulkan pada tahun anggaran 2025.
“Kami akan usulkan anggarannya di 2025 serta menjadi prioritas program BBPJN. Kami akan segera berkoordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ungkapnya saat dihubungi via ponsel, Rabu (31/7/2024).
Dalam hal perbaikan jangka pendek, ia menuturkan, belum dapat melakukannya. Karena, perbaikan infrastruktur di Bontang Kuala dibuat dalam satu paket pekerjaan. Berupa penanganan banjir rob dan perbuatan trotoar jalan.
“Sebelumnya sempat diusulkan di anggaran perubahan, tetapi setelah dikaji takutnya mubazir. Nantinya akan dibongkar juga. Lebih baik dijadikan sempurna sekalian, toh 2025 juga sudah semakin dekat,” pungkasnya. (adv/dprdbontang/dwi)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id