Julfansyah menyoroti soal keterbukaan anggaran dan infrastruktur jalan di Kecamatan Muara Bengkal yang masih buruk.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menilai pemerintah setempat kurang transparan dalam pengelolaan anggaran, terutama di Kecamatan Muara Bengkal.
Ungkapan kekecewaannya itu ia lontarkan, pasalnya dia mengaku sejauh ini dirinya tidak diundang oleh pemerintahan setempat saat membahas anggaran. Padahal menurutnya, keterbukaan informasi publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
“Saya merasa tidak diundang dalam setiap rapat yang membahas anggaran, padahal ini sangat penting untuk kemajuan daerah,” tuturnya saat ditemui awak media, belum lama ini.
Julfansyah menambahkan bahwa kurangnya komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah mengakibatkan banyak masalah yang tidak teratasi.
“Pemerintah seharusnya lebih terbuka dalam menyampaikan data dan informasi mengenai anggaran, agar kami bisa membantu memperbaiki situasi di lapangan,” ujarnya.
Tak hanya soal transparansi anggaran, Julfansyah juga mengkritisi menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di Kecamatan Muara Bengkal.
“Banyak jalan yang hancur dan berbahaya. Sudah banyak kecelakaan yang terjadi akibat jalan yang tidak layak,” keluhnya.
Menurutnya, perhatian terhadap infrastruktur harus menjadi prioritas agar keselamatan masyarakat terjamin. Julfansyah pun berharap agar pemerintah lebih serius dalam menangani masalah ini.
“Kami ingin melihat tindakan nyata dari pemerintah, bukan hanya janji-janji yang tidak ditepati,” tutupnya. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id