Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Kementerian Pertanian dorong Pemkab PPU lakukan swasembada pangan. Berkenaan dengan itu, beberapa hal pun menjadi catatan.
Kaltim.akurasi.id, Penajam – Kementerian Pertanian melalui Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Hortikultura, Dr Inti Pertiwi Nashawi melakukan audiensi dengan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor. Untuk membahas upaya swasembada pangan di Kaltim, khususnya di Kabupaten PPU.
Dalam audiensi ini, turut hadir Kepala Dinas Pertanian, Komandan Kodim 0913 PPU, Kepala Balai Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian Provinsi Kaltim, Plt Kepala Dinas PUPR, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan.
Dr Inti Pertiwi Nashawi menyampaikan, luas tambah tanam di Kaltim masih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan 2023. Hal ini disebabkan oleh pergeseran puncak tanam dari Oktober ke November, yang berdampak pada pergeseran puncak panen hingga Maret 2025.
Dalam mendukung swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan optimasi lahan seluas 5.896 hektare di Kabupaten PPU, yang tersebar di tiga kecamatan dan 15 desa.
Dari total luas tersebut, 3.446 hektare telah menjalani survei investigasi desain (SID) dan akan segera dilaksanakan konstruksinya oleh Kodim 0913 PPU. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan sumber air, guna memenuhi kebutuhan budidaya pertanian.
Selain itu, telah dibentuk Brigade Pangan yang terdiri dari 29 kelompok petani sebagai garda terdepan dalam pengelolaan pertanian. Brigade ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman serta produksi pangan di wilayah PPU.
Secara keseluruhan, total alokasi optimasi lahan di Kaltim mencapai 13.973 hektare, dengan Kabupaten PPU menjadi wilayah dengan alokasi terbesar. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan optimal.
Pemkab PPU Tekankan Pentingnya Memperhatikan Solusi Sistem Irigasi
Menanggapi hal tersebut, Bupati PPU, Mudyat Noor menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan di daerahnya. Pemerintah Kabupaten PPU akan berupaya memberikan dukungan tambahan di luar program yang telah dialokasikan. Seperti berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan Bendung Telake di Kecamatan Babulu guna memenuhi kebutuhan irigasi.
Selain itu, dia juga menyoroti perlunya solusi terhadap sistem irigasi berbasis pompa yang memiliki biaya operasional tinggi. Serta pengembangan sumur air dalam sebagai alternatif pendukung sebelum bendungan selesai dibangun.
Mudyat menekankan, selain meningkatkan kuantitas produksi, kualitas pangan juga harus diperhatikan agar sesuai dengan standar keamanan pangan. Ia juga menegaskan pentingnya regulasi perlindungan lahan pertanian abadi berkelanjutan, guna mencegah alih fungsi dan perubahan komoditas pertanian.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai ketahanan dan swasembada pangan di Kabupaten PPU. (Adv/diskominfoppu/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
