Melalui Ranperda Pendidikan, DPRD Kaltim Fokus Perbaiki Kesenjangan Layanan hingga Wilayah Terpencil

DPRD Kaltim perkuat layanan pendidikan dan kesejahteraan guru melalui Ranperda Pendidikan. Ranperda ini dimaksudkan untuk menjawab tuntutan perkembangan daerah dan dinamika layanan pendidikan.
Devi Nila Sari
897 Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim telah merampungkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan guru.

Saat ini, proses ranperda sudah memasuki tahapan laporan akhir, yang diserahkan oleh ketua pansus dalam rapat paripurna, Jumat (21/11/2025) malam. Sesuai mekanisme DPRD, selanjutnya ranperda akan menjalani proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga akhirnya penetapan menjadi peraturan daerah (perda).

Ketua Pansus Ranperda tentang Penyelenggaran Pendidikan, Sarkowi, menyampaikan ranperda ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat Perda Nomor 16 Tahun 2016 sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan daerah dan dinamika layanan pendidikan.

Dinamika pembangunan daerah, kebutuhan kewilayahan, serta tuntutan peningkatan layanan yang semakin kompleks, termasuk ketimpangan layanan dan keterbatasan pendidikan linier, menunjukkan perlunya pedoman teknis yang lebih kuat serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

“Guru tidak hanya berperan untuk memberikan ilmu, tapi turut membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, kita perlu memperjuangkannya,” tuturnya.

Berbagai kondisi tersebut, kata dia, dikarenakan belum selarasnya kebijakan antar pemerintah daerah. Sehingga perlu penguatan pedoman teknis untuk memastikan konsistensi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di tingkat provinsi.

“Salah satu yang menjadi perhatian kami di wilayah terpencil dan perbatasan seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat,” tambahnya

Di sisi lain, ia menilai, jika pendidikan linier pada satuan pendidikan menengah dan sekolah luar biasa (SLB), khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur mengharuskan adanya revisi regulasi.

Pembaruan regulasi ini juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan pendidik, peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses sekolah, penguatan karakter peserta didik, hingga mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

“Serta memastikan keterhubungan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri sebagai prasyarat peningkatan kompetensi lulusan,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim/yed)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana