Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Jika pengelolaan SIPD optimal, kata David, pemerintah daerah Kutim bisa lebih mudah dalam memantau setiap program dan kebijakan.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Pengelolaan data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah daerah.
Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), David Rante, menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
SIPD sendiri berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh informasi mengenai perencanaan pembangunan daerah, pelaporan keuangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Dia menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terhadap pengelolaan SIPD. Pihaknya berharap sistem tersebut dijalankan dengan cermat. Sehingga data dan informasi terkait tata kelola pemerintah tidak tercecer.
Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa semua usulan yang masuk melalui reses DPR dapat diproses dengan baik dalam SIPD
“Dengan adanya SIPD yang berjalan baik, pemerintah dapat lebih mudah memantau, merencanakan, dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar David saat ditemui awak media, belum lama ini.
Jika pengelolaan SIPD optimal, kata David, pemerintah daerah Kutim bisa lebih mudah dalam memantau setiap program dan kebijakan. Sehingga pembangunan daerah bisa terlaksana lebih efektif.
David Rante berharap, dengan perhatian yang lebih terhadap SIPD, Pemkab Kutim dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta program-program pembangunan.
“Kami ingin memastikan bahwa semua usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan,” harapnya.
Politisi dari Partai Gerindra itu juga menyoroti besarnya anggaran yang dimiliki Pemkab Kutim saat ini. Dengan anggaran yang besar, kata David, sudah tentu akan berdampak pada perkembangan daerah. Termasuk menimbulkan efek pembangunan yang signifikan. Bahkan jika ada usulan yang tidak terakomodir, lanjut dia, penting untuk mengetahui permasalahannya.
“Perlu diketahui apa masalahnya, apa alasannya, dan apa persoalannya sehingga tidak masuk dan tidak mendapatkan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan,” pungkasnya. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
