Efisiensi anggaran memberikan dampak terhadap belanja daerah, termasuk di PPU. Dari pemotongan anggaran sejumlah proyek maupun belanja lainnya.
Kaltim.akuradi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menunda sejumlah proyek pembangunan dan belanja daerah yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, yang disahkan pada 22 Januari 2025 lalu oleh Presiden Prabowo Subianto.
Inpres tersebut mengamanatkan pengoptimalan penggunaan APBD serta APBD, sebagai upaya pengetatan fiskal nasional di tengah kondisi keuangan negara yang menuntut efisiensi.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar mengungkapkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diperintahkan untuk menghentikan sementara proses lelang pengadaan barang dan jasa. Bahkan, proyek-proyek yang sudah berada dalam tahap lelang pun harus menunda penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.
Baca Juga
“Untuk sementara, semua pengadaan barang dan jasa kita hold dulu. Sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Meskipun pihaknya belum mengetahui pasti rincian lengkap program dan kegiatan yang terdampak, Tohar menyebut, sedikitnya ada tiga proyek pembangunan gedung perkantoran yang kemungkinan besar akan ditunda pelaksanaannya.
“Saat ini masih dalam tahap identifikasi. Kita lihat dulu mana saja yang bisa ditunda tanpa mengganggu pelayanan publik secara signifikan,” ujarnya.
Baca Juga
Meski Efisiensi, Proyek yang Menunjang Kebutuhan Masyarakt Tetap Prioritas
Tidak hanya proyek fisik, pemkab juga melakukan penyesuaian pada belanja rutin dan operasional. Beberapa kegiatan internal, perjalanan dinas, serta belanja alat tulis kantor (ATK) turut masuk dalam daftar efisiensi.
Kebijakan ini diambil agar belanja daerah benar-benar sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Namun, Tohar memastikan bahwa proyek-proyek yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat akan tetap diprioritaskan.
“Kami akan berkoordinasi dengan DPRD, khususnya Banggar (badan anggaran), agar program yang langsung berdampak pada masyarakat tetap berjalan. Prinsipnya, proyek yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sebisa mungkin tetap kita jalankan,” pungkasnya. (Adv/diakominfoppu/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
