Saat memimpin upacara peringatan Hari Otda ke-XXVIII, Tohar mengatakan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom.
Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXVIII Tahun 2024. Upacara tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU Tohar, di lapangan Kantor Bupati PPU, Kamis (25/4/2024).
Upacara ini mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Kegiatan itu dihadiri sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) PPU, TNI/Polri, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf, organisasi masyarakat (Ormas) di lingkungan Pemkab PPU.
Tohar mengatakan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pelaksanaan otonomi daerah di satu sisi telah menunjukkan beberapa dampak positif. Misalnya, daerah memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan dan membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada,” kata Tohar kepada awak media.
Baca Juga
Bertumbuhnya demokrasi pada tingkat lokal, lanjutnya, lewat pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala desa secara langsung. Serta bertumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dan sebagainya.
“Otonomi daerah juga turut menyebabkan sejumlah dampak negative. Seperti eksploitasi besar-besaran SDA dengan tidak memperhatikan dampak dan keseimbangan lingkungan,” jelasnya.
Seperti, kolaborasi elit dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. Lalu konflik horizontal dalam pelaksanaan Pilkada, perilaku koruptif pejabat daerah, ledakan pemekaran daerah belum menjawab peningkatan kesejahteraan, dan sebagainya.
Baca Juga
“Untuk menyikapi sejumlah dampak negatif tersebut, terdapat beberapa hal krusial yang sekiranya dapat dilakukan. Yaitu membangun komitmen jelas antar pemangku kepentingan berkenaan pelaksanaan otonomi daerah,” terangnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, guna mendorong implementasi good governance, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Juga membangun dan memperkuat political will dalam mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah. Serta konsistensi pemerintah dalam melakukan penataan daerah.
Mencermati dinamika otonomi daerah dengan segala kompleksitasnya, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah juga akan menetapkan arah dan memantapkan fungsinya dalam kerangka otonomi daerah.
Pertama, dalam hal penataan daerah, pemerintah tengah menyusun desain besar Penataan Daerah (Desartada). Kedua, dalam konteks pelaksanaan Desentralisasi Asimetris, Pemerintah akan mendorong pembangunan berbasis pengakuan, penghormatan dan melestarikan kearifan lokal. Guna terwujudnya ketepatan dan kebermanfaatan terhadap target pembangunan. Kemudian ketiga, pemerintah tengah melaksanakan dan terus melakukan penyempurnaan penyederhanaan birokrasi.
“Peringatan hari otonomi daerah yang kita laksanakan pada hari ini agar dapat dijadikan sebagai momentum oleh segenap pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya untuk secara bersama-sama memupuk semangat kerja, motivasi, dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Guna meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas serta mewujudkan Clean and Good Governance,” tutupnya. (adv/diskominfoppu/zul/uci)
Baca Juga
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
