David Rante berharap dengan adanya kerjasama antara BPN dan Polri, serta dukungan dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.
Kaltim.akurasi.id, Sangatta – Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.
Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy, dalam pernyataannya di laman badanpangan.go.id, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pelaksanaan program-program dari Badan Pangan Nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sarwo Edhy menekankan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Langkah ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang,” jelasnya.
Menanggapi kabar tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), David Rante berharap dengan adanya kerjasama antara BPN dan Polri, serta dukungan dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan berupaya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang ada,” ucapnya kepada awak media, belum lama ini.
Melalui program tersebut, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya, terutama saat program ketahanan pangan mulai berjalan.
Untuk diketahui, menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, luasan panen padi di Kaltim mengalami penurunan yang signifikan. Pada 2023, luasan panen padi tercatat mencapai 57,08 ribu hektare, menurun dari 64,97 ribu hektare pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya luasan panen padi sebesar 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen.
David Rante pun menyatakan bahwa Kabupaten Kutim juga mengalami penurunan luasan panen padi.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bersabar dan menunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung program ketahanan pangan.
“Tunggu langkah-langkahnya, kami yakin ini akan membawa perubahan positif,” pungkasnya. (adv/dprdkutim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id