Jokowi berpesan agar program yang disusun dalam Musrenbangnas 2024 ini harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD maupun APBN itu bermanfaat dan tepat sasaran.
Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pemerintah pusat gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan. Mewakili Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar turut menghadiri agenda tersebut.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan setiap pejabat daerah untuk mengelola anggaran dengan hati-hati. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan dampak runtutan dari Covid-19 masih terasa hingga saat ini. Bahkan beberapa negara seperti Jepang, Inggris, serta negara Eropa berada di posisi menuju resesi.
“Oleh karena itu, kehati-hatian kita kelola fiskal dan anggaran betul-betul harus prudence dan hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” kata Jokowi.
Ia menyebut semua negara ini takut terhadap 2 hal, yaitu kenaikan harga minyak dan masalah bunga pinjaman. Karena, begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban fiskal itu akan sangat tinggi. Menurutnya, dalam menghadapi permasalahan ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, Jokowi minta pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, tantangan tidak gampang, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan cuma 3,2 persen,” ungkapnya.
Untuk itu, Jokowi meminta seluruh kepala daerah, kementerian dan lembaga agar membuat rencana pembangunan. Mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke rencana tahunan. Dimana masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah (RKP). Agar program yang dibuat harus berorientasi pada hasil dan berdampak pada ekonomi.
“Jangan sampai bolak-balik, anggaran kepala dinas semuanya diberi. Enggak ada skala prioritas, enggak jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menekankan, agar program yang disusun dalam Musrenbangnas 2024 ini harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD maupun APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan, karena tepat sasaran. Jangan sampai prioritas seperti anggaran untuk stunting, untuk ke puskesmas, akan tetapi tidak diprioritaskan untuk hal yang diperlukan itu.
“Berharap musrenbang ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Agar semuanya inline, semuanya seirama, tepat sasaran dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat,” tutupnya.
Sementara itu, Sekda PPU Tohar mengatakan, esensi atau substansi musrembang nasional ini adalah forum yang biasa digunakan dalam rangka penyesuaian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Mungkin yang dari pemerintah daerah kita telah melakukan musrembang dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Nah, hal-hal yang rencananya kita eksekusi baik itu sesuai dengan kewenangan maupun sesuai dengan kapasitas fiskal, kita eksekusi tidak perlu diusulkan kembali ke musrembang tingkat atas lagi,” kata Tohar kepada media ini.
Namun demikian sambung dia, bahwa yang dilakukan usulan-usulan adanya harmonisasi antar tugas, antar kewenangan, maupun antar urusan pada level pemerintah tingkat atas ini biasanya untuk program dan kepentingan yang mungkin tidak mampu dieksekusi.
Oleh karena itu, pada level tingkat kabupaten kota beberapa waktu lalu telah dibawa ke musrembang tingkat provinsi. Dalam hal ini Kabupaten PPU ke Pemprov Kaltim.
“Nah tingkat provinsi katakan Kaltim ini akan dibawa ke musrembang nasional. Selanjutnya forum inilah yang digunakan oleh pemerintah provinsi sebagai forum untuk harmonisasi program kegiatan,” pungkasnya. (adv/diskominfoppu/zul/uci)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi