Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Pemkab PPU siapkan 10 program prioritas untuk pembangunan tahun depan. Dari pembenahan pelabuhan kapal cepat hingga pembangunan RSUD Sepaku.
Kaltim.akurasi.id, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) kini tengah menyusun kegiatan untuk anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) 2025. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah realisasi program strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU Sodikin menekankan pentingnya komitmen dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan program-program strategis yang telah dirancang dan direncanakan.
“Kita sebentar lagi memasuki anggaran 2025. Pengalaman kemarin, ada 10 program strategis Kabupaten PPU. Tetapi dua diantaranya dianulir karena perencanaannya belum siap,” jelasnya.
Sepuluh program strategis tersebut, pembenahan dermaga kapal cepat (speedboat), peningkatan jalan lingkungan perumahan Rawa Indah, pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, pembangunan SD Negeri 040, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku.
Kemudian peningkatan jalan pesisir pantai (coastal road), pembangunan gedung selasar DPRD PPU. Lanjutan pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri, peningkatan jalan Dusun I Desa Gunung Intan di Kecamatan Babulu.
Hingga, peningkatan jalan Silkar Kelurahan Petung kilometer 10 menuju kawasan peruntukan industri yang berada di Kelurahan Buluminung, sepanjang 12 kilometer dengan lebar badan jalan 20 meter.
Program Strategis Harus Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
Sodikin menjelaskan, pembatalan dua program strategis tersebut karena ada masalah dalam tahap perencanaan. Sehingga pihaknya lebih fokus kepada proyek yang sudah siap dijalankan.
“Penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan sebelumnya. Program strategis seharusnya benar-benar merupakan program yang siap dijalankan dan mendukung prioritas pembangunan daerah. Jika tidak, maka risiko pembatalan atau pengalihan dana akan selalu ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sodikin mengakui, salah satu program yang dibatalkan terkait dengan kurangnya kesepakatan dengan pihak eksternal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena program strategis umumnya membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak untuk sukses.
“Kemudian, satu program lagi dibatalkan karena belum ada kesepakatan dengan pihak terkait,” tuturnya.
Untuk itu, dalam menghadapi anggaran tahun 2025, Sodikin berharap pemerintah Kabupaten PPU dapat lebih konsisten dalam merencanakan dan mengeksekusi program-program strategis.
Ia menegaskan, pentingnya memastikan program-program yang diajukan sebagai program strategis benar-benar memenuhi kriteria.
“Nah, mudah-mudahan untuk di tahun 2025 nanti program strategis PPU itu memang betul-betul program yang strategis. Jangan sampai program dikatakan strategis tetapi dialihkan,” tegasnya. (Adv/diskominfoppu/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
