Senin , Juli 22 2024
Tekan Kasus Kekerasan Anak, Deni Dorong Pembentukan TPPK di Sekolah
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar saat diwawancarai. (Dhion/Akurasi.id)

Tekan Kasus Kekerasan Anak, Deni Dorong Pembentukan TPPK di Sekolah


Loading

Dewan dorong pembentukan TPPK di sekolah. Guna menekan dan menindaklanjuti kasus kekerasan anak di sekolah.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kasus kekerasan anak masih marak terjadi di Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda mencatat, hingga 2023 kasus kekerasan yang terjadi di Samarinda mencapai 240 kasus. Tertinggi di Provinsi Kaltim, menyusul Bontang di tempat kedua dengan 106 kasus dan Balikpapan dengan 66 kasus.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menyampaikan, guna mengantisipasi kasus kekerasan di sekolah. Sekolah perlu membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di tingkat sekolah.

Hal ini bertujuan untuk mengatasi kasus kekerasan dengan cepat di lingkungan sekolah. Seperti bullying atau kekerasan seksual, dengan metode pencegahan melalui tim pencegahan dan penanganan yang dibentuk.

Jasa SMK3 dan ISO

“Sekolah harus memiliki tim khusus yang bertugas menangani kasus perundungan dan memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya bullying. Melalui edukasi, sosialisasi, kampanye dengan media poster, baliho, dan penyuluhan. Kita dapat mencegah kasus kekerasan, termasuk bullying, di sekolah,” tuturnya.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua siswa. Selain melakukan edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan lain berupa sosialisasi.

Tim TPPK juga akan bertanggung jawab menerima laporan kasus perundungan, melakukan investigasi, dan memberikan sanksi kepada pelaku bullying apabila menemui kasus. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman di sekolah.

“Kami berharap upaya sinergis ini akan menghasilkan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi semua siswa. Sehingga, kasus perundungan dapat dihentikan,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)

Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari

Print Friendly, PDF & Email
Baca Juga  Dewan Sorot Pembebasan Lahan Warga 704 Hektar di Loktunggul Sangat Murah

cek juga!

Disdikbud Samarinda Minta Sekolah Tak Wajibkan Orang Tua Beli Buku Paket

Disdikbud Samarinda Minta Sekolah Tak Wajibkan Orang Tua Beli Buku Paket

Disdikbud Samarinda Minta Sekolah Tidak Wajibkan Orang Tua Beli Buku Paket. Kemudian Menyerahkan Hal Tersebut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page