Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Tri Ismawaty menilai penanganan stunting yang tidak maksimal sejauh ini, salah satunya disebabkan data yang kurang akurat.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevelensi angka stunting di Kota Bontang mengalami kenaikan cukup tinggi. Yakni mencapai angka 27,4 persen. Jika dibandingkan pada 2022, angka stunting Bontang yakni 21 persen. Artinya, terjadi kenaikan 6,4 persen dalam waktu satu tahun.
Atas kenaikan prevelensi stunting yang tinggi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang “diganjar” penghargaan penanganan stunting paling buruk se-Kaltim. Hal itu diberikan langsung oleh PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik, pada momen hari puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31, Kamis (25/7/2024). Bertempat di Bontang Mangrove Park (BMP), Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.
Berkenaan dengan itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Tri Ismawaty turut angkat bicara. Menurutnya, pemerintah perlu lebih teliti dalam memetakan dan mendata jumlah balita yang mengalami stunting berdasarkan kelurahan.
Pasalnya, ia menilai penanganan stunting yang tidak maksimal sejauh ini, salah satunya disebabkan data yang kurang akurat. Sehingga, pemberian intervensi bagi balita yang mengalami stunting tidak tepat sasaran.
“Pemetaan itu sangat penting, jadi kita bisa tahu di mana sih wilayah yang perlu diberikan perhatian khusus,” ungkapnya kepada wartawan Akurasi.id, saat ditemui usai rapat Paripurna ke-15 DPRD Bontang. Dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Lanjut wanita yang akrab disapa Tri itu juga menuturkan bahwa ketika pemetaan telah dilakukan, seiring dengan pendataan yang akurat, selanjutnya pemerintah perlu menggalakkan program-program penanganan stunting pada wilayah yang rawan.
“Seperti di daerah pesisir itu kan angka stuntingnya tinggi. Berarti harus lebih diperhatikan,” kata dia.
Selain pesisir, Tri meminta wilayah lain juga perlu diketahui secara pasti jumlah stuntingnya. Selain pemetaan dan pendataan yang akurat, Ia juga mendukung rencana pemerintah terkait pemberian sanksi bagi operasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab masalah penurunan stunting. Yakni jika tidak bisa mencapai target atau angka stunting semakin tinggi.
Sebab menurutnya, hal itu penting agar OPD atau dinas terkait lebih maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga terget angka stunting 14 persen di Kota Taman -sebutan Bontang- bisa tercapai.
“Kalau saya sepakat ada pemberian sanksi, karena hasil kinerja kita kan bisa dilihat dari hasil atau output-nya,” turup Tri. (adv/dprdbontang/nur/uci)
Penulis: Nuraini
Editor: Suci Surya Dewi
