Akademisi Unmul dan Masyarakat Adat Paser Bahas Dampak Sosial Pembangunan IKN

Akademisi Unmul dan masyarakat Adat Paser bahas dampak sosial pembangunan IKN. Guna memetakan dampak sosial yang muncul akibat pembangunan tersebut.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut, membawa berbagai perubahan sosial bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk komunitas adat Paser. Di tengah dinamika tersebut, Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman (Unmul), menggelar dialog terbatas dengan kepala adat dan warga Paser di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Dialog ini diikuti oleh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial FISIP Unmul. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat adat Paser yang tinggal di sekitar IKN. Selain itu, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya implementasi konsep kebijakan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus prodi.

“Prodi Pembangunan Sosial memiliki tiga fokus utama, yaitu pemberdayaan masyarakat, kebijakan sosial, dan Corporate Social Responsibility (CSR). Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi pemberdayaan masyarakat dan kebijakan sosial,” ujar Koordinator Prodi Pembangunan Sosial, Ismail.

Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat jejaring antara akademisi dan masyarakat sipil, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN. Ia menekankan, pentingnya kedekatan antara perguruan tinggi dan masyarakat, agar teori yang diajarkan di kampus dapat selaras dengan realitas sosial di lapangan.

“Prodi Pembangunan Sosial tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Masyarakat sipil adalah mitra kami dalam menghubungkan teori dan konsep akademik dengan fakta di lapangan, terutama dalam konteks pembangunan IKN,” tambahnya.

Sementara itu, Dosen Prodi Pembangunan Sosial Unmul, Zulkifli Abdullah, menegaskan bahwa kunjungan ini juga bertujuan untuk memetakan masalah sosial yang muncul akibat pembangunan IKN. Temuan di lapangan akan menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat.

“Kunjungan ini menjadi cara bagi dosen dalam memetakan masalah sosial yang ada. Hasilnya akan digunakan untuk menyusun program pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat sekitar IKN,” ujarnya.

Ke depan, Prodi Pembangunan Sosial berkomitmen untuk menjalin kemitraan dengan desa-desa di sekitar IKN. Program pemberdayaan akan dikembangkan melalui skema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM), yang melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari