Jalan poros Kubar-Samarinda di Kalimantan Timur rusak parah akibat kendaraan bertonase besar. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mendesak perusahaan sawit dan tambang bertanggung jawab atas perbaikan jalan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Puluhan kendaraan bertonase besar melintasi jalan poros Kutai Barat (Kubar)–Samarinda setiap harinya, menyebabkan kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini kian parah, terutama saat musim hujan, ketika genangan air menutupi lubang-lubang jalan dan memperlambat arus lalu lintas.
Akibatnya, perjalanan yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu tujuh jam kini memakan waktu hingga delapan hingga sepuluh jam. Kondisi ini pun menuai keluhan warga yang berharap agar jalan tersebut segera diperbaiki.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik turut merasakan langsung buruknya kondisi jalan saat melakukan kunjungan kerja pada pertengahan Januari 2025.
“Jalan kita banyak yang digunakan oleh kendaraan tambang dan sawit. Ini membutuhkan komunikasi. Kami meminta pemerintah kabupaten memanggil perusahaan, karena jika mereka yang merusak, ya mereka juga yang harus bertanggung jawab,” ujar Akmal Malik saat diwawancarai awak media di Kantor Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), karena kerusakan juga disebabkan oleh truk-truk bertonase besar yang kerap melintas.
Menurutnya, kunci penyelesaian persoalan ini adalah melalui komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan yang menggunakan jalan tersebut. Ia meminta agar dilakukan pendataan terhadap permasalahan yang ada dan pembagian tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“Jangan saling melempar tanggung jawab,” tegasnya.
Selanjutnya, agenda kunjungan kerja Akmal Malik akan dilanjutkan ke Sangkulirang, Kutai Timur. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya akan memantau pelaksanaan program Makan Gratis Bergizi (MGB) serta menyalurkan bantuan kepada para petani.
“Kita akan memeriksa kondisi jalan, meninjau infrastruktur, dan mencatat berbagai capaian untuk disampaikan kepada pihak berwenang. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, dan berapa anggaran yang tersedia. Jadi, kita harus mengukur masalah yang ada di lapangan. Jangan sampai SDM melimpah, tetapi infrastruktur masih jauh dari memadai,” jelasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id