Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Pemerintah Kota Bontang dan DPRD kembali membahas akses menuju SMPN 5 Bontang yang masih berstatus pinjaman dari perusahaan. Tanpa kepastian kepemilikan, perbaikan infrastruktur pun tertunda.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota Bontang bersama Komisi A DPRD Kota Bontang menggelar pertemuan dengan pihak perusahaan guna membahas status lahan yang digunakan sebagai akses menuju SMP Negeri 5 Bontang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, Bambang Cipto, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan PT Kaltim Nusa Etika (KNE) selaku pemilik lahan. Dalam rapat tersebut, perusahaan menyatakan kesediaannya untuk kembali meminjamkan lahan tersebut kepada pemerintah untuk sementara waktu.
“Intinya, untuk sementara lahan dipinjamkan kembali,” ujar Bambang Cipto saat ditemui beberapa waktu lalu dalam Rapat Paripurna ke-12.
Namun, ia mengakui bahwa belum ada kepastian mengenai durasi peminjaman lahan tersebut. Selain itu, pemerintah belum bisa melakukan perbaikan terhadap jembatan di area tersebut, yang saat ini mengalami penurunan struktur.
Menurut Bambang, regulasi yang berlaku mengharuskan setiap pembangunan atau perbaikan dilakukan di atas lahan milik pemerintah. Karena lahan ini masih berstatus milik perusahaan, perbaikan pun belum bisa dilakukan.
“Itu tidak boleh dilakukan perbaikan dulu karena kita masih meminjam lahan untuk saat ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menjelaskan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut juga hadir perwakilan dari PT Kaltim Industrial Estate (KIE) dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).
Menurutnya, meskipun perbaikan belum bisa dilakukan, pihaknya tetap bersyukur karena lahan tersebut kembali dipinjamkan secara cuma-cuma oleh perusahaan hingga ada keputusan lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan antara pemerintah dan perusahaan.
“Dalam rapat, kami juga memberikan opsi, apakah lahan akan dihibahkan oleh perusahaan atau akan dibebaskan oleh pemerintah. Nanti, keputusan ini tergantung hasil pertemuan lanjutan,” ujarnya.
Heri menambahkan bahwa jadwal rapat lanjutan masih belum ditentukan karena masih menunggu kesiapan Pemerintah Kota Bontang.
Ia menegaskan bahwa keputusan terkait lahan ini harus ditinjau langsung oleh Wali Kota ataupun Wakil Wali Kota Bontang, bukan hanya oleh Dinas Pendidikan.
“Saat wali kota baru, yakni Neni Moerniaeni, dan wakilnya, Agus Haris, menjabat, mereka harus bertemu langsung dengan pemimpin perusahaan untuk menentukan langkah strategis agar kejadian serupa tidak terulang,” jelasnya. (*)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
