Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Badan Gizi Nasional (BGN) merekrut 450 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim. Program ini bertujuan memastikan pemenuhan gizi anak dengan anggaran Rp15.000 per anak, serta mendorong pertanian lokal agar pasokan bahan pangan lebih efisien.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim hingga kini masih terlakasana hanya di Kota Samarinda. Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) siapkan 450 satuan pelayanan untuk mendukung program nasional ini.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/2/2025).
“Kita tadi sudah komunikasi terkait sumberdaya manusianya. Nantinya sebanyak 450 anak lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) akan menjadi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Tigor.
Ia menjeskan, program ini merupakan prioritas nasional untuk itu, pihaknya akan memastikan agar setiap aspek kesiapan, mulai dari sumber daya manusia hingga fasilitas dapur, benar-benar diperhatikan.
“Saat ini, baru 37 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah direkrut untuk mengelola program ini di Kaltim,” katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, anggaran untuk program besutan Presiden Prabowo Subianto ini telah disusun dengan standar biaya bahan pangan sebesar Rp10.000 per anak. Sementara itu, total anggaran dari BGN mencapai Rp15.000 per anak, yang mencakup biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, dan sewa fasilitas dapur.
“BGN akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp15.000 per anak. Selisih Rp5.000 tersebut akan diperhitungkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah indeks kemahalan di Kalimantan,” sebutnya.
Kendati demikian, salah satu tantangan yang dihadapi adalah pasokan bahan pangan, terutama sayuran, yang sebagian besar masih bergantung pada kiriman dari Jawa. Hal ini meningkatkan biaya logistik dan dapat berdampak pada keberlanjutan program.
“Satuan pelayanan akan membutuhkan sekitar 300 kg sayur per sekali masak untuk 3.000 anak. Jika nanti 450 satuan pelayanan beroperasi penuh, maka kebutuhan sayur bisa mencapai 1.350 ton,” tuturnya.
Untuk mengatasi hal ini, BGN dan pemerintah daerah tengah berupaya memperkuat sektor pertanian lokal agar bisa menjadi pemasok utama bahan pangan bagi program MBG.
Sementara Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, harus berperan aktif dalam mendukung para petani lokal
“Sentral pertanian kita kan ada di Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Timur dan lainnya, itu potensinya sangat bagus,” kata Akmal Malik.
Menurutnya, dengan menciptakan permintaan yang stabil dan mendorong sisi suplai, daerah dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan.
“Jika suplai lokal tidak siap, maka akan bergantung pada daerah lain, yang berpotensi meningkatkan biaya transportasi,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
