Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Produktivitas pertanian di Kaltim anjlok, dengan hasil panen padi turun dari 7-8 ton menjadi 3-4 ton per hektare. Pemprov Kaltim berupaya mengatasinya melalui modernisasi alat, pemurnian bibit, serta distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan program bantuan alat pertanian serta modernisasi peralatan bagi petani dalam 100 hari kerja pertama Gubernur dan Wakil Gubernur.
Meski bukan program prioritas utama, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa percepatan implementasi kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
“Kami ingin meningkatkan intensifikasi pertanian melalui penggunaan alat-alat modern,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim saat ini tengah mengkaji kerja sama dengan beberapa negara, termasuk China, yang menawarkan bantuan teknologi pertanian. Namun, menurut Seno Aji, implementasi teknologi harus disesuaikan dengan kondisi lahan di Kaltim.
“Lahan di sini berbeda dengan di Jawa. Ada daerah yang berawa, sehingga jika menggunakan alat tertentu bisa berisiko tenggelam. Kami akan menyesuaikan teknologi dengan kondisi lahan di sini,” jelasnya.
Selain modernisasi alat, Pemprov Kaltim juga menghadapi penurunan hasil panen akibat degradasi bibit. Seno Aji bilang, produktivitas padi di Kaltim mengalami penurunan drastis. Jika sebelumnya hasil panen mencapai 7-8 ton per hektare, kini hanya berkisar 3-4 ton per hektare.
“Padahal, jumlah pupuk yang digunakan serta waktu tanam sama, tetapi hasil panennya turun hampir separuhnya,” terangnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov akan melakukan pemurnian bibit agar produktivitas kembali meningkat.
Pemprov Kaltim juga berupaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, harga pembelian gabah minimal harus Rp6.500 per kilogram.
Tak hanya itu, Pemprov tengah menyusun pola distribusi pupuk agar harganya tetap stabil. “Misalnya, jika harga pupuk di pabrik Rp1.000 per kg, maka petani juga harus mendapatkan harga yang sama, bukan Rp1.300 per kg,” ungkapnya.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengawasi pelaku usaha dan tengkulak agar tidak memainkan harga gabah. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, Pemprov Kaltim akan memastikan distribusi pupuk dilakukan langsung dari pabrik ke petani tanpa perantara.
“Target kami, dalam satu bulan ke depan, sistem ini bisa terealisasi. Pupuk dari pabrik Katanala di Pupuk Kalimantan Timur (PKT) bisa langsung sampai ke petani di berbagai daerah,” ujarnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
