Komitmen Isran Noor untuk mempertahankan tenaga honorer bukan isapan jempol belaka. Meski tidak lagi menjabat sebagai gubernur, ia berkomitmen tetap akan melindungi tenaga honorer.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Indonesia telah mengguncang banyak tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan rencana awal untuk menghapus mereka dari kementerian dan lembaga pemerintahan. Namun, rencana ini telah dibatalkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Keputusan ini sempat menuai kontroversi besar, termasuk dari mantan Gubernur Kaltim, Isran Noor. Isran Noor pun menjadi salah satu orang yang bersuara lantang untuk mempertahankan tenaga honorer. Oleh karena itu, ia menegaskan, meski tidak lagi menjabat sebagai gubernur, Isran Noor tetap berkomitmen untuk melindungi tenaga honorer.
“Saya yakin honorer dan P3K tidak akan dihapus. Kalau ada yang berniat menghapus, hati-hati, busung (pamali, red),” ujarnya pada sambutan serah terima jabatan di Plenary Hall Sempaja, Samarinda, Selasa (3/10/2023).
Isran Noor bahkan bersumpah untuk melindungi hak-hak tenaga honorer meskipun dia tidak memiliki kewenangan formal. Bahkan, ia percaya bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer. Dengan mengatakan, bahwa sudah ada bukti nyata bahwa mereka yang ingin menghapusnya akan gagal.
“Tidak akan ada honorer yang dihapus. Sudah ada buktinya yang mau menghapus mati (meninggal, red),” ujarnya.
Alasan untuk mempertahankan tenaga honorer bukan tanpa sebab. Selain dikarenakan terbantunya dunia pemerintahan maupun pendidikan dengan adanya honorer.
Isran menyebut, di Indonesia ada lebih dari empat juta tenaga honorer. Kemudian, apabila ada empat orang yang ditanggung oleh satu honorer. Dengan demikian, hampir 20 juta orang bergantung pada tenaga honorer yang menerima bayaran dari negara, khususnya di Kaltim
Namun, perdebatan ini tidak hanya tentang tenaga honorer. Isu nongkrong di kafe juga muncul, dengan beberapa mengklaim bahwa tenaga honorer lebih sering melakukannya.
“PNS (Pegawai Negeri Sipil, red) juga banyak yang nongkrong,” tandasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari