Birokrasi

Tak Ada Lagi Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pejabat Akan Dapat Uang Pengganti Operasional

Tak Ada Lagi Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pejabat Akan Dapat Uang Pengganti Operasional
Mobil dinas baru untuk pejabat Pemkot Bontang ditiadakan (Dok Istimewa)

Tak ada lagi pengadaan mobil dinas baru, pejabat akan dapat uang pengganti operasional. Di APBD Perubahan 2021 sudah tak ada lagi pengadaan mobil dinas baru.

Akurasi.id, Bontang –  Pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kini tak bisa lagi merasakan mobil dinas baru. Pasalnya, pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat Pemkot Bontang tahun 2022 telah ditiadakan. Hal itu dilakukan demi meminimalisir beban anggaran belanja pemerintah yang dinilai membengkak.

Sebagai pengganti kendaraan dinas baru. Pemkot Bontang telah menawarkan 2 opsi. Yakni dengan pola penyewaan mobil dan pemberian uang pengganti kendaraan operasional ke pejabat. Saat ini, opsi tersebut masih dalam tahap pengkajian Pemkot Bontang bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Namun apa pun hasil kajiannya, keputusan memilih salah satu dari 2 pilihan opsi ini tetap menjadi otoritas penuh dari Wali Kota Bontang, Basri Rase. Kata Basri, dirinya belum menentukan pilihan dari kedua opsi tersebut.

Basri bilang, dirinya lebih bersepakat dengan opsi penggantian uang operasional kendaraan untuk pejabat. Di sisi lain, opsi ini juga merupakan tawaran dari DPRD Kota Bontang. Sebab perbandingan selisih anggaran jauh lebih minim dibandingkan pola penyewaan mobil dinas.

“Kalau saya lebih baik pengganti jasa transportasi. Namun masih akan kita bicarakan lagi dengan OPD untuk memastikan mana yang lebih efisien,” Kata Wali Kota Bontang, Sabtu (09/10/2021).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Amiluddin mengatakan, di APBD Perubahan 2021 sudah tak ada lagi pengadaan mobil dinas baru. Kendaraan baru hanya dibolehkan untuk jenis-jenis tertentu, semisal mobil pemadam.

“Jika mobil pejabat tidak lagi diadakan, jadi yang telah mengusulkan kemarin langsung kami coret,” ujarnya.

Amiluddin mengatakan, hasil koordinasi dengan LAN kebijakan paling memungkinkan diambil yakni memberi tunjangan uang kendaraan ke pejabat. Rencananya, kebijakan itu mulai diterapkan tahun depan. Amiluddin menaksir, kebijakan pemberian tunjangan ke pejabat jauh lebih hemat.

Jika itu terealisasi, maka Pemkot hanya perlu mengeluarkan anggaran Rp11 sampai Rp13 miliar per tahun untuk kendaraan operasional pejabat. Jumlah ini tentu jauh lebih murah lantaran bisa memangkas uang perawatan kendaraan per tahunnya.

Kata dia, selama ini Pemkot menghabiskan sebanyak Rp 60 miliar untuk biaya operasional kendaraan dinas. “Hasil koordinasi tadi mengerucut dari opsi menjadi 1, yaitu pemberian tunjangan,” tukasnya. (*)

Penulis: Fajri Sunaryo

Editor: Rachman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button