Ada usulan pemindahan Ibu Kota Kaltim, Andi Harun: Itu Anggota DPR kurang kerjaan. Usulan pemindahan tidak dapat dilakukan serta merta karena ada keterkaitan sejarah ibu kota provinsi di Samarinda.
Akurasi.id, Samarinda – Usulan yang dilayangkan anggota DPR RI kembali membuat publik geleng-geleng kepala. Jika sebelumnya ada usulan terkait penyediaan rumah sakit khusus bagi anggota DPR RI maupun fasilitas hotel bagi anggota dewan yang menjalani isolasi mandiri (Isoman), kali ini usulan yang dilayangkan Anggota Komisi II DPR RI berkaitan dengan Kaltim.
Ya, Aus Hidayat Nur mengusulkan agar Ibu Kota Kaltim yang berada di Samarinda dipindah ke Balikpapan. Usulan pemindahan Ibu Kota Kaltim ini mencuat seiring rencana revisi undang-undang (UU) tentang pembentukan Provinsi Kaltim yang akan berubah dengan adanya UU tentang IKN nantinya.
Ia pun mengemukakan, IKN yang bakal dipindah ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dibalik pengajuan usulan tersebut. Dengan alasan, jarak antara Balikpapan dan lokasi IKN baru nantinya relatif lebih dekat sehingga mempermudah koordinasi IKN dan ibu kota provinsi.
Menyikapi hal ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun sempat mengernyitkan dahi, tak habis pikir. Usulan sedemikian rupa datang dari anggota DPR RI.
Ia mengatakan, usulan pemindahan tidak dapat dilakukan serta merta karena ada keterkaitan sejarah ibu kota provinsi di Samarinda. Selain itu, banyak hal lainnya yang harus dipertimbangkan.
“Itu tidak mudah. Ini soal kemauan masyarakat juga. Tidak bisa usulan dari atas yang begitu. Itu anggota DPR kurang kerjaan,” kata dia kepada awak media, pada Rabu (15/9/2021).
Sebagai wakil rakyat, kata mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini, seharusnya anggota dewan mengusulkan hal-hal yang baik, yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan hingga kini menjadi masalah. Misal, memperjuangkan anggaran banjir di Kaltim. Mengingat, hingga saat ini kabupaten/kota masih kesulitan mengurai hal tersebut lantaran terbatasnya anggaran. Untuk di Samarinda sendiri, dikatakannya, penanganan banjir setidaknya memerlukan anggaran hingga triliunan.
Kemudian, terkait penataan infrastruktur se-Kaltim, seperti memperjuangkan anggaran perbaikan jalan antar provinsi yang banyak rusak. Begitu pun bencana alam lainnya yang kerap menghantui masyarakat Kaltim seperti longsor dan keperluan akan pembangunan jembatan.
“Itu jauh lebih banyak faedahnya daripada mengusulkan pemindahan ibu kota provinsi dari Samarinda ke Balikpapan. Kalau yang seperti itu yang diperjuangkan, itu baru top. Ini tidak ada asap, tidak ada api. Rakyat tidak ada bicara, DPRD tidak pernah bicara, pemerintah daerah tidak pernah bicara. Tiba-tiba ada usulan seperti itu, kan aneh,” ucapnya.
“Yang diusulkan itu anggaran banjir dari APBN, jalan, jembatan, bantuan bagi petani dan nelayan. Kalau pemindahan ndak keren itu. Mungkin anggota dewannya kurang ngopi,” ucapnya berseloroh. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Rachman Wahid
