Birokrasi

Usulan Pemindahan Ibu Kota Kaltim Tak Produktif, Hadi Mulyadi: Lebih Baik Urus Covid

Usulan Pemindahan Ibu Kota Kaltim Tak Produktif, Hadi Mulyadi: Lebih Baik Urus Covid
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat mengomentari usulan pemindahan Ibu Kota Kaltim ke Balikpapan. (Devi Nila Sari/Akurasi.id)

Usulan pemindahan Ibu Kota Kaltim tak produktif, Hadi Mulyadi: Lebih baik urus Covid. Alasan yang dikemukakan oleh anggota DPR RI mengenai jarak tempuh tersebut tidak dapat dijadikan acuan

Akurasi.id, Samarinda – Usulan pemindahan Ibu Kota Kaltim yang berada di Samarinda ke Balikpapan turut mendapat tanggapan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wobowo.

Menyikapi hal tersebut, Hadi Mulyadi mengatakan, tidak terlalu mempermasalahkan terkait usulan pemindahan ibu kota selama masih berada di Kaltim.

“Itu kan usulan dari Komisi II DPR RI. Kalau kami aman saja, yang penting di Kaltim. Tidak apa-apa kalau mau dipindah ke Balikpapan,” terangnya kepada media ini, pada Rabu (15/9/2021). Namun demikian, dikatakannya, komposisi yang ada saat ini sudah cukup untuk membuat Kaltim menjadi berkembang, dengan pembagian ibu kota di tiga wilayah di Benua Etam, sebutan lain Kaltim.

“Samarinda ini Ibu Kota Kaltim, Balikpapan Ibu Kota Kalimantan, dan PPU ibu kota negara. Jadi Kaltim akan berkembang, Balikpapan berkembang, Samarinda berkembang, PPU berkembang. Biar merata pembangunan,” jelasnya.

Kemudian, ia menilai, pemindahan tidak serta merta dilakukan lantaran memerlukan kajian teknis. Seperti pembangunan jalan tol dan berbagai pembangunan lainnya di Kaltim. Sedangkan kajian teknis akan menguras lebih banyak waktu dan tenaga. Menurutnya, hal tersebut merupakan usulan yang tidak produktif mengingat ada hal yang lebih urgen untuk dilakukan saat ini, seperti penanganan Covid-19.

“Sedangkan yang ditetapkan itu kan sudah melalui kajian dari Bappenas, kata orang Banjar ngalih mengkaji lagi. Kalau itu kan menurut saya tidak efektif dan efisien. Ini usulan yang tidak produktif. Fokus urus Covid-19 aja dulu,” tuturnya.

Untuk diketahui, usulan pemindahan Ibu Kota Kaltim yang sedari awal berada di Samarinda ke Balikpapan mencuat seiring rencana revisi undang-undang (UU) tentang pembentukan Provinsi Kaltim yang akan berubah tentang IKN nantinya.

Usulan pemindahan ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur. Ia beralasan, pemindahan ibu kota ini diperlukan untuk koordinasi pemerintahan karena jarak ibu kota provinsi dan IKN baru, yang berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU dan Kecamatan Samboja,  Kabupaten Kutai Kartanegara relatif lebih dekat dengan Kota Balikpapan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengemukakan hal serupa. Dikatakannya, agar Ibu Kota Kaltim tetap berada di Samarinda.

“Biar saja ibu kota Kaltim tetap di Samarinda, jangan dipindah-pindah,” ucapnya.

Menurutnya, alasan yang dikemukakan oleh anggota DPR RI mengenai jarak tempuh tersebut tidak dapat dijadikan acuan lantaran kini telah ada tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sebagai jalur pendekat antar kota. Dengan adanya tol tersebut jarak antara Samboja, Samarinda dan Balikpapan dapat ditempuh hanya 1 jam.

“Itu sangat tidak beralasan. Balikpapan ke Samarinda cuma 1 jam. Biarlah, ini sudah strategis Balikpapan menjadi pintu masuk Kalimantan, IKN di PPU, Ibu kota Kaltim ya di Samarinda,” pungkasnya. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Rachman W

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button