Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
DPRD Bontang minta tugu PKK dibongkar. Lantaran pekerjaan dinilai asal-asalan dan tidak sesuai desain awal.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Tugu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Bontang kembali menjadi perhatian publik, usai Komisi C DPRD Bontang menyoroti kualitas pembangunannya. Proyek senilai Rp700 juta tersebut dinilai tidak sesuai dengan desain awal dan menunjukkan banyak kekurangan dari segi konstruksi.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengungkapkan kritik keras terhadap hasil pembangunan tugu yang rampung pada Desember 2024 itu. Menurutnya, beberapa bagian tugu menunjukkan kualitas pengerjaan yang buruk, seperti plesteran yang tidak rata, cat yang mulai luntur, hingga beberapa ornamen yang terlihat retak dan tidak presisi.
“Bongkar aja ini, ini enggak sesuai dengan desain awal. Sudah enggak bermanfaat, tidak enak dipandang mata juga,” keluhnya, Senin (6/1/2025).
Dikonfirmasi ditempat yang sama, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPRK Kota Bontang, Robysai Manassa Malisa mengakui, bahwa bangunan tersebut memiliki kekurangan dari segi kualitas.
Meski proyek sudah selesai 100 persen, Robysai memastikan, pihaknya akan mengawasi perbaikan selama masa pemeliharaan yang berlangsung dua bulan ke depan.
“Kami mengakui kurangnya pengawasan dalam proses pengerjaan proyek ini. Namun, kami akan mengerahkan kontraktor untuk melakukan perbaikan dan memastikan kualitasnya lebih baik,” tutur dia.
Robysai memastikan kontraktor akan bertanggung jawab untuk memperbaiki kekurangan yang ada, terutama di bagian plesteran dinding dan ornamen atas tugu.
“Target kami, perbaikan akan selesai dalam dua bulan,” katanya.
Sahib menambahkan, menyayangkan kurangnya pengawasan pemerintah dalam pengerjaan proyek tersebut.
“Diperbaiki juga enggak terlalu berubah, jika pembangunanya seperti ini tukang di Bontang saja bisa membuat dengan lebih baik,” ucapnya.
Diketahui Proyek ini dikerjakan oleh CV Reci Gearta, perusahaan asal Samarinda, selama kurang lebih tujuh bulan sejak Juni hingga Desember 2024. Dengan menggunakan anggaran APBD perubahan. (*)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Devi Nila Sari
