Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
DPRD Kaltim memastikan program pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3 tetap dikawal. Namun, realisasinya butuh proses panjang, termasuk penyusunan nomenklatur dan perencanaan anggaran.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Tunainya janji kampanye dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud – Seno Aji sangat dinantikan oleh masyarakat, salah satunya adalah terkait program pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3.
Masyarakat berharap, realisasi program berjatuk “Gratispol” ini segera di lakukan setelah pasangan tersebut resmi dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir, karena DPRD Provinsi Kaltim akan mengawal program dari Rudy Mas’ud dan Seno Aji ini hingga benar-benar terlaksana.
“Kami di DPRD, khususnya Komisi IV, akan memastikan bahwa pendidikan gratis ini bisa berjalan dengan baik. Tapi, masyarakat juga harus memahami bahwa ada tahapan yang harus dilewati sebelum program ini dapat direalisasikan,” katanya.
Menurutnya, setiap kebijakan yang memerlukan anggaran harus melalui proses perencanaan terstruktur. Jika tidak dapat masuk dalam anggaran saat ini, maka program ini akan dimasukkan dalam anggaran periode berikutnya.
“Masyarakat pasti ingin segera merasakan manfaatnya, tapi kita juga harus realistis. Pemerintahan memiliki sistem dan aturan main yang harus diikuti,” imbuhnya.
Jangan sampai ketidaksabaran justru ini justru akan menghilangkan tujuan utama, yakni menciptakan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan bagi semua.
“Jika semua proses berjalan sesuai aturan, pendidikan gratis ini akan menjadi kenyataan yang membawa manfaat besar bagi generasi mendatang,” sebutnya.
Kendati demikian, pria dengan sapaan Andi Satya ini mengingatkan bahwa untuk merealisasikan janji politik tersebut, tentu memerlukan proses panjang. Salah satunya, penyusunan nomenklatur.
Nomenklatur ini berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menyusun rincian teknis, alokasi anggaran, dan mekanisme evaluasi program pendidikan gratis yang akan datang. Nantinya, nomenklatur mengatur istilah-istilah teknis yang digunakan agar tidak terjadi penafsiran ganda dalam proses perumusan kebijakan.
“Teknisnya tentu harus diformatkan, dan harus dibuat nomenklatur dulu. Tanpa adanya pedoman yang jelas, kita tidak bisa menyusun langkah-langkah pelaksanaan program ini secara terstruktur,” ujarnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
