Kabar Politik

Sikapi Isu WNA Bebas Keluar Masuk Tanah Air, DPRD Kaltim Ikut Layangkan Komentar

Sikapi Isu WNA Bebas Keluar Masuk Tanah Air, DPRD Kaltim Ikut Layangkan Komentar
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin ikut merespons isu adanya WNA yang disebut bebas keluar masuk Indonesia. (Devi Nila Sari/Akurasi.id)

Sikapi Isu WNA Bebas Keluar Masuk Tanah Air, DPRD Kaltim Ikut Layangkan Komentar. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan, dari informasi yang beredar di medsos, ia memang banyak mendapati seolah-olah tenaga kerja asing atau pelancong asing bebas keluar masuk Indonesia.

Akurasi.id, Samarinda – Peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia selama beberapa pekan terakhir mengalami lonjakan tajam. Tiap harinya terdapat ratusan masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19 bahkan berujung kematian.

Tak terkecuali Kaltim yang kini menjadi salah satu provinsi dengan presentase kenaikan kasus Covid-19 yang cukup tinggi di Indonesia. Bahkan seluruh wilayah kabupaten/kotanya diselimuti zona merah.

Dalam hal ini, tenaga kerja asing atau para pelancong dari luar negeri disebut-sebut sebagai penyebab melonjaknya pandemi di Indonesia juga Kaltim. Lantaran meskipun Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Diperketat hingga PPKM Darurat diberlakukan, namun penerbangan Internasional maupun lokal tetap dilaksanakan.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan, dari informasi yang beredar di media sosial, ia memang banyak mendapati seolah-olah tenaga kerja asing atau pelancong asing bebas keluar masuk Indonesia. Namun menurutnya pemerintah Indonesia tidak serta merta melakukan hal itu dan tetap melakukan filterisasi berdasarkan standarisasi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku.

“Setahu kami sesuai dengan keterangan dari Kementerian Kemaritiman, itu tidak serta merta bebas masuk. Karena disyaratkan vaksinasi minimal 2 tahapan dulu. Kemudian dilakukan PCR (Polymerase Chain Reaction). Setelah itu sebelum dia benar-benar menetap di Indonesia akan dilakukan karantina terlebih dulu,” terang anggota DPRD Kaltim Fraksi Partai Golkar ini.

Sebagai informasi tambahan, dalam Adendum SE Satfas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional WNA, yang diperbolehkaan masuk Indonesia, yakni harus mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Kemudian, WNA harus memiliki Validasi dokumen perjalanan berupa surat negatif RT-PCR maksimal 3×24 jam sesudah keberangkatan, e-HAC Internasional Indonesia, serta sertifikat vaksin Covid-19 dosis lengkap.

Selanjutnya, ketika memasuki Indonesia, WNA atau WNI akan melakukan tes RT-PCR ulang pertama di bandara. Setelah dinyatakan aman pada tes RT-PCR pertama, dilanjutkan dengan karantina 8×24 jam dan tes RT-PCR kedua, yang dilanjutkan dengan perawatan apabila terkonfirmasi positif. Usai menjalani beberapa rangkaian prosedur Covid-19, WNA maupun WNI yang memasuki Indonesia diminta melakukan karantina selama 14 hari.

“Jadi kebijakan Menko Maritim Pak Luhut kan tidak serta merta memperbolehkan wisatawan asing masuk. Namun ada beberapa prosedur yang dijalankan. Kalau kita ikuti Konferensi Pers Satgas Covid-19 RI, kan tidak menutup kemungkinan ada TKA dan pengunjung dari luar negeri. Namun, harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia,” pungkasnya. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button