Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Pengamat kritisi skema dan alokasi anggaran pendidikan gratis Kaltim atau dikenal sebagai program gratispol. Lantaran perencanaan dinilai kurang matang.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Janji pendidikan gratis Kaltim yang dinanti-nanti akhirnya terealisasi. Namun, usai realisasinya dipastikan tahun ini, program ini tidak luput dari kritik.
Hal ini lantaran skema program gratispol dianggap masih kurang matang. Dari cara penyalurannya, hingga alokasi anggaran yang disiapkan.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi menilai, alokasi anggaran yang digelontorkan untuk program ini belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap pendidikan gratis di Kaltim. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program ini belum disusun secara matang, dari segi teknis maupun anggaran.
“Asumsi publik ketika seorang kandidat berjanji memberikan pendidikan gratis sepenuhnya (gratispol) dari SMA hingga S3 harus jelas. Gratispol berarti semua biaya ditanggung, tanpa pengecualian,” tegas Purwadi.
Diketahui, Pemprov Kaltim menargetkan anggaran untuk program pendidikan gratis selama lima tahun ke depan mencapai Rp13 triliun. Rinciannya, pada 2025 dianggarkan Rp778,9 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp2,1 triliun pada 2026, Rp2,4 triliun pada 2027, Rp2,8 triliun pada 2028, Rp3,1 triliun pada 2029, dan Rp3,3 triliun pada 2030.
Ia menjelaskan, mengacu pada Undang-Undang Pendidikan yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Angka yang dialokasikan, masih belum ideal.
“APBD Kaltim 2025 mencapai Rp21 triliun. Jika merujuk pada aturan, seharusnya minimal 20 persen atau sekitar Rp4 triliun dialokasikan untuk pendidikan per tahunnya. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang sudah direncanakan,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran Tidak Bisa jadi Alasan Kurangnya Alokasi Anggaran Pendidikan
Ia menambahkan, dengan jumlah penduduk Kaltim yang hanya sekitar 4 juta jiwa, seharusnya pendidikan gratis dapat direalisasikan secara penuh tanpa ada pembatasan.
“Jika alasan ada pemotongan anggaran akibat efisiensi sebesar Rp400 miliar, dampaknya tidak akan terlalu signifikan karena total APBD masih besar,” ujarnya.
Berdasarkan pemaparan dari tim transisi Senin (25/2/2025) lalu, pendidikan gratispol ini memprioritaskan program studi (Prodi) yang berakreditasi unggul atau A.
Namun, Dosen FEB Unmul ini menilai, kebijakan tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial, lantaran adanya perbedaan tersebut.
“Saya yakin akan ada kecemburuan. Banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang belum mendapatkan akreditasi unggul,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
