Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Mahasiswa Kaltim menggelar aksi di DPRD Kaltim menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mengorbankan sektor pendidikan. Mereka menuntut evaluasi kebijakan dan pemulihan anggaran pendidikan yang terpangkas
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Dari Papua hingga Kalimantan Timur (Kaltim), gelombang aksi turun ke jalan menuntut evaluasi kebijakan tersebut.
Di Benua Etam, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, pada Senin (17/2/2025).
Salah satu perwakilan Aliansi Mahakam, Ilham Maulana, menegaskan bahwa mereka menolak program MBG karena dianggap berpotensi merugikan sektor pendidikan.
“Kami menolak program ini karena dapat berdampak negatif terhadap pendidikan,” ujar Ilham saat diwawancarai di sela-sela aksi.
Menurutnya, anggaran yang ada seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, seperti pendidikan, daripada dialihkan untuk program makan gratis. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah perlu kajian lebih mendalam agar tidak justru menyengsarakan masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan program MBG di berbagai daerah, termasuk Papua dan Kalimantan Timur. “Di Papua, seharusnya pendidikan gratis menjadi prioritas utama dibandingkan program makan gratis,” lanjut Ilham.
Sementara itu, di Kaltim, mahasiswa menilai bahwa pelaksanaan MBG belum optimal dan belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Aliansi Mahakam menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada sektor pendidikan.
“Kami melihat bahwa program ini dijalankan dengan mengorbankan anggaran sektor lain yang juga penting, termasuk pendidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijamin dalam konstitusi. Seharusnya, pendidikan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain menolak program MBG, mahasiswa juga mendesak pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba). (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
