Partai Demokrat Ajukan Keberatan Soal Hasil Hitung Ulang 40 TPS di Samarinda

Partai Demokrat Ajukan Keberatan Soal Hasil Hitung Ulang 40 TPS di Samarinda. Pasalnya Ada 1 TPS yang Tidak Ikut Hitung Ulang.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Proses Perhitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di Samarinda tampaknya belum membuat semua pihak puas. Pasalnya, Partai Demokrat ajukan keberatan berkaitan dengan satu kotak suara yang tidak dihitung dalam PUSS.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda telah menyelesaikan proses PUSS dari 40 TPS yang berlangsung sejak 26 Juni 2024 lalu. Dari 41 TPS yang terindikasi harus melakukan penghitungan ulang, yang diikutsertakan memang hanya 40 TPS. Oleh karena itu, Partai Demokrat ajukan keberatan dengan hasil yang ada.

Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menjelaskan, keberatan ini bisa terjadi karena dari 41 kotak yang seharusnya dihitung, hanya 40 yang dihitung. Karena adanya penghitungan ganda di TPS 49 Sempaja Utara.

Hal tersebut sudah sesuai dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Di mana terdapat TPS yang disebutkan berulang tepatnya di TPS nomor 49, Kelurahan Sempaja Utara. Karena hal itu, maka TPS yang dilakukan PUSS hanya 40 TPS.

“Memang ada catatan keberatan dari Partai Demokrat terkait tidak dihitungnya TPS 56 di Sempaja Utara,” ungkap Firman Hidayat.

Firman menegaskan, pihaknya sebagai penyelenggara hanya mampu menjalankan amanah putusan. Sehingga, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyikapi keberatan yang dilayangkan oleh Demokrat terhadap hasil PUSS di Kota Samarinda.

“Kami hanya sekadar menjalankan sesuai yang ada di dalam putusan, karena yang ada untuk dilakukan PUSS 40 TPS, maka kami menjalankan PUSS saja. Kami sudah menjalankan dengan terbuka dan transparan,” jelasnya.

KPU Samarinda: Ada Perubahan Distribusi Suara, Namun Tidak Signifikan

Disinggung mengenai selisih perolehan suara antara partai yang bersengketa yaitu Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap kursi DPR RI. Firman membeberkan, belum terlihat jelas hasil perolehan suara tersebut.

Namun secara umum ia menyebut, perubahan pendistribusian suara akan terjadi. Karena jika melihat dari hasil perhitungan memang ditemukan perubahan status surat suara. Seperti perubahan dari surat suara tidak sah menjadi surat suara sah ataupun sebaliknya.

“Tidak ada perubahan yang signifikan, hanya saja ada yang mengubah itu dari suara sah maupun suara tidak sah. Namun, pada prinsipnya tidak mengurangi atau menambah penggunaan hak pilih,” terangnya.

Sementara itu, berdasarkan tahapan yang sudah diterbitkan oleh KPU RI akan langsung dikirim ke KPU Kaltim untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi.

“Rekap kota sudah selesai, nanti dikirimkan ke provinsi untuk dilanjut ke KPU RI. Sehingga, nanti keputusan atas perolehan suara seluruh Indonesia akan direkap dan ditampung dalam Surat Keputusan KPU RI,” pungkasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari