Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Pengecer LPG 3 kg kembali beroperasi dengan status sub-pangkalan, namun mekanisme pendaftaran yang belum jelas memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Setelah sempat dilarang beroperasi, pengecer LPG 3 kg akhirnya diizinkan kembali berjualan mulai Selasa (4/2/2025). Namun, status pengecer kini berubah menjadi sub-pangkalan, meski mekanisme pendaftarannya masih belum jelas.
Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga, Azri Ramadan, membenarkan kebijakan ini. Namun, ia mengaku masih menunggu petunjuk lebih lanjut mengenai prosedur bagi pengecer yang ingin beralih menjadi sub-pangkalan.
“Masih menunggu ya, Mas. Pada prinsipnya, Pertamina mengikuti semua arahan dari pemerintah,” ujarnya saat dihubungi via WhatsApp, Kamis (6/2/2025).
Langkah ini diambil untuk menormalkan kembali jalur distribusi gas bersubsidi serta mengontrol Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai ketentuan, yakni Rp 21.000 per tabung di Kota Bontang. Saat ini, terdapat 91 pangkalan LPG bersubsidi yang tersebar di wilayah tersebut.
“Untuk saat ini, alur yang paling jelas adalah pendaftaran menjadi pangkalan,” lanjutnya.
Azri juga menjelaskan bahwa saat ini tidak ada pembatasan kuota bagi masyarakat yang ingin menjadi pangkalan LPG 3 kg. Mereka yang berminat dapat mendatangi agen resmi di Kota Bontang, yakni PT Akawy di Jalan Patimura, Kelurahan Api-Api, dan PT Pantai Subur di Jalan Slamet Riyadi.
“Tidak ada batasan kuota. Masyarakat bisa langsung datang ke agen untuk mendapatkan informasi lebih lanjut,” tambahnya.
Sebelumnya, DPRD Kota Bontang dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUMPP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kuota dan distribusi LPG 3 kg. Monitoring dilakukan menyusul laporan adanya kelangkaan pasca-pelarangan penjualan gas melon kepada pengecer. Masyarakat pun diimbau untuk membeli langsung ke pangkalan.
“Setelah dicek, kelangkaan terjadi karena panic buying serta hari libur yang menyebabkan distribusi terganggu,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, usai sidak pada Rabu (5/2/2025). (*)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
