Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Akses utama menuju SMPN 5 Bontang terancam tidak bisa dilewati karena lahan jembatan milik PT KNE. Pihak sekolah dan DPRD Bontang berupaya mencari solusi, namun hingga kini belum ada kepastian dari perusahaan.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Akses utama menuju SMP Negeri 5 Bontang terancam tidak bisa dilewati karena lahan jembatan yang digunakan bukan milik pemerintah, melainkan milik perusahaan. Hal ini diungkapkan Kepala Sekolah SMPN 5 Bontang, Muhiddin, saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi A DPRD Bontang ke sekolah tersebut pada Senin (10/2/2025).
“Sebelumnya pada 16 Maret 2024 mendapatkan surat bahwa batas pinjam pakai lahan telah berakhir. lahan itu milik perusahaan PT KNE (Kaltim Nusa Etika),” ungkap Muhiddin.
Muhiddin bilang hal tersebut dikhawatir para guru dan murid tidak bisa melalui akses tersebut. Selain itu, pihak sekolah juga tidak bisa melakukan perbaikan jembatan karena status lahan bukan milik pemerintah, padahal kondisi jembatan sudah turun dari jalan utama.
“memang perusahaan tidak menyinggung soal lahan setelah bersurat, tapi kalau tidak ada kejelasan akses jembatan ini tidak bisa diperbaiki,”
Sebelumnya, sempat ada wacana pemindahan akses masuk ke belakang sekolah. Namun, rencana tersebut sulit dilakukan karena area belakang sekolah sudah padat permukiman dan terdapat dua sekolah lain. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kepadatan lalu lintas, terutama saat jam penjemputan siswa.
“Dulu, saat banjir tahun 2023, akses masuk sekolah sempat dialihkan ke belakang selama 10 hari. Tapi kondisi lalu lintas di sana sangat padat, bahkan sampai terjadi kecelakaan,” terangnya.
Pihak sekolah telah berupaya bersurat ke PT KNE terkait permasalahan ini, bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang juga melakukan hal yang sama. Namun, hingga kini belum ada balasan dari pihak perusahaan.
Muhidin berharap, kunjungan Komisi A DPRD Bontang ke sekolah dapat membantu menemukan solusi agar lahan tersebut tetap bisa digunakan sebagai akses utama sekolah.
“Harapan kami, lahan ini bisa terus dipinjamkan, atau kalau memungkinkan, diberikan secara permanen untuk SMPN 5 Bontang,” katanya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menyatakan pihaknya akan mengupayakan penyelesaian masalah dengan mengundang perusahaan terkait untuk membahasnya dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Secepatnya kita agendakan, apalagi ini menyangkut akses mereka, masak sih buat pendidikan mereka (perusahaan) nggak mau usahakan,” jelasnya. (*)
Penulis : Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
