Sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kaltim, dari tingginya angka putus sekolah sampai fasilitas pendidikan kurang memadai.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki usianya ke-68 tahun, Kamis (9/1/2025) hari ini. Sejak awal provinsi ini berdiri, 19 gubernur hingga penjabat dan pelaksana harian sudah memimpin provinsi ini.
Namun, sudah beberapa dekade dilalui oleh Kalimantan Timur, ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas dan menjadi pekerjaan rumah besar. Khususnya, dalam bidang pendidikan.
Setiap tahun Kaltim masih berkutat dengan masalah yang sama, yakni kurangnya infrastruktur hingga tingginya disparitas pendidikan antar daerah di Kaltim.
Masalah ini pun kembali dikemukakan oleh Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia membeberkan sejumlah masalah pendidikan yang ada di Tanah Benua Etam, nama lain Kaltim
Diawali oleh kesenjangan pendidikan antar daerah, kurangnya kualitas pendidikan, hingga tingginya angka putus sekolah. Termasuk sarana dan prasarana di daerah pelosok yang masih jauh dari kata memadai.
“Walaupun ini terdengar seperti masalah klasik, tapi kita harus upayakan persoalan ini agar bisa segera tereliminasi,” terangnya saat diwawancarai di Gedung B, Kompleks Gedung Perkantoran DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu (8/1/2024).
Tingginya Angka Putus Sekolah hingga Sapras Masih Menjadi Momok Pendidikan Kaltim
Tingginya angka putus sekolah erat disebabkan oleh rendahnya struktur ekonomi masyarakat. Menurutnya, untuk mengatasi hal ini maka pemerintah perlu mendekatkan fasilitas tersebut kepada masyarakat. Bukan malah sebaliknya, masyarakat yang diminta secara sadar untuk mendekatkan diri dengan fasilitas pendidikan yang ada.
“Berbeda dengan masyarakat ekonomi ke atas, kalau mereka bisa saja mencari pendidikan berkualitas sendiri,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan pun mengungkapkan keresahan yang sama. Ia menyebut jika sebaran sekolah menengah dan kejuruan di Kaltim masih sangat jauh dari kata cukup.
Termasuk untuk fasilitas sarana prasarana di sekolah-sekolah yang sudah ada. Seperti ruang kegiatan belajar (RKB), unit kesehatan sekolah (UKS), laboratorium, termasuk rumah dinas.
“Kalau kita lihat di beberapa wilayah, mereka untuk kesejahteraannya (gaji, red) masih digunakan untuk menyewa (rumah, red),” ungkapnya.
Beban ini semakin bertambah dengan minimnya infrastruktur untuk menuju tempat tinggal dari sekolah. Sehingga menurutnya, upah tenaga pendidikan pun harus menjadi perhatian. Agar dapat lebih representatif, apalagi saat ini kebutuhan ekonomi semakin meningkat.
“Pendidikan untuk menuju Indonesia Emas harus kita dukung dari sisi anggaran. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan orang terlibat,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dewan Ingatkan Perbaikan Sektor Pendidikan di Usia ke-68 Tahun
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Salehuddin menyebut, di usia Kaltim yang sudah menginjak 68 tahun ini, justru menjadi ajang perbaikan.
Apalagi pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) baru saja berlalu. Sehingga, kesatuan masyarakat harus selalu terjaga. Karena menurutnya hal ini adalah kunci agar Kaltim menjadi provinsi yang lebih maju lagi.
Ditambah saat ini Kaltim akan memiliki pemimpin baru, baik dari pusat maupun regional. Ia menilai, hal ini menjadi tantangan sekaligus momentum dalam memaksimalkan kepentingan masyarakat.
“Saat ini IKN ada di Kaltim. Saya fikir provinsi harus memberikan warna dalam pembangunan tersebut,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari