Trending

Masuk PPKM Level 1, Pemkot Samarinda Izinkan PKL Jualan di Tepian Mahakam

Masuk PPKM Level 1, Pemkot Samarinda Izinkan PKL Jualan di Tepian Mahakam
Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso saat diwawancarai awak media. (Devi Nila Sari/Akurasi.id)

Masuk PPKM Level 1, Pemkot Samarinda izinkan PKL jualan di tepian Mahakam. Nantinya akan ada 27 kelompok pedagang yang diizinkan berjualan di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Akurasi.id, Samarinda – Seiring menurunnya kasus Covid-19 di Samarinda menjadi angin segar tersendiri bagi pedagang kaki lima (PKL) Tepian Mahakam segmen depan Kantor Gubernur Kaltim. Pasalnya, Pemkot Samarinda izinkan PKL jualan di tepian Mahakam, apabila  telah memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.

Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi kembali menegaskan komitmen tersebut. Dikatakannya, apabila pemkot telah memiliki komitmen maka hal itu tidak dilakukan dengan main-main.

“Artinya ketika pemkot memiliki komitmen maka kami tidak akan menghindar,” kata dia kepada awak media di sela-sela kegiatan peringatan hari cuci tangan sedunia di SD 008 Jalan Awang Long, pada Jumat (15/10/2021).

Karena Tepian Mahakam merupakan kawasan ruang terbuka hijau, orang nomor dua di Samarinda itu menyampaikan, nanti pemkot akan konsen agar warga maupun tamu yang datang dapat menikmati suasana Sungai Mahakam namun tetap memperhatikan lingkungan Tepian Mahakam sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Namun, keadaan tersebut masih akan memperhatikan kondisi pandemi di Kota Tepian, mengingat kini Samarinda masih berada pada PPKM Level 2. Yang mana dalam instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan wali kota untuk kegiatan hiburan dan tempat wisata masih dibatasi hingga 50 persen.

“Ini bukan hanya komitmen pemkot tapi juga Bankaltimtara nanti juga mempersiapkan  rombongnya. Hanya saja masih menunggu PPKM level 1. Tapi ini kan urusannya sama Satgas Covid-19, nanti akan ada rapat lagi,” jelasnya.

Diketahui, nantinya akan ada 27 kelompok pedagang yang diizinkan berjualan di depan Kantor Gubernur Kaltim. Yang mana, sebelumnya pemkot telah memiliki komitmen bersama PKL untuk dapat berjualan menyesuaikan dengan standardisasi pengaturan yang memperhatikan kawasan Tepian sebagai RTH.

Penempatannya pun mengambil ruang di antara Dermaga Polairud depan Kantor Gubernur Kaltim, hingga seberang Bank BTN di Jalan Gajah Mada. Sementara dari Taman Teluk Lerong hingga Taman Kupu-Kupu seberang Islamic Center bebas dari PKL.

Adapun, pembagian penempatan PKL terbagi dalam segmen pertama antara Dermaga Polairud sampai sebelum patung pesut.  Lokasi tersebut akan ditempati 12 stan dengan konsep lesehan. Yang mana lokasi itu akan dibentuk dengan model letter U yang bisa menampung 18 meja.

Kemudian, di sebelah Jalan Gajah Mada tetap difungsikan sebagai pedestrian. Sedangkan di sebelah sungai yang merupakan koridor tepian akan ada kawasan seluas 3 meter lebih yang dibebaskan dari PKL.

Untuk segmen dua akan disediakan meja dan kursi. Sama seperti segmen pertama, di segmen dua juga akan ada koridor dan jalan seluas 3 meter dengan panjang 32 meter. Yang mana segmen tersebut akan ditempati 15 stan. Sehingga, akan ada stand dengan tipe lesehan dan duduk di kursi.

Sedangkan untuk kantong parkir, nantinya akan diarahkan ke Jalan Merbabu. Lantaran, kawasan di sepanjang Tepian adalah zona zero toleransi, sehingga parkir pun tidak diperbolehkan.

“Ini hanya masalah waktu, semoga semakin menurun kasusnya,” ujarnya.

Sementara itu, penanggung jawab Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) Mis Heldy Zahri mengatakan, telah bertemu dengan Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso pada Kamis (15/10/2021) berkoordinasi berkaitan dengan izin berdagang di Tepian Mahakam.

“Kami sudah koordinasi dengan tim yang dibentuk dan telah ada 27 data kelompok pedagang yang telah diserahkan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, 27 kelompok tersebut terdiri dari beberapa pedagang. Yang mana dalam satu kelompok memuat tiga hingga empat pedagang. Namun demikian, hanya dua penjaga yang diizinkan menjaga stan masing-masing dengan ketentuan pedagang lainnya hanya menitipkan barang.

“Jadi teknis berdagangnya juga diatur. Setelah kami lihat dari 130 pedagang hanya mampu mengakomodir 96 pedagang. Di sini kami jelaskan lagi, karena ada aturan dari pemkot yang boleh berjualan hanya yang asli domisili Samarinda. Sehingga, yang domisili daerah lain terpaksa tidak kami ikutkan,” paparnya.

Lebih lanjut, dikatakannya, pihaknya berencana  menemui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda untuk berkoordinasi lebih lanjut berkaitan teknis tempat berjualan. Yang mana, pihaknya berharap sudah ada langkah yang diambil pemkot sembari menanti penurunan level PPKM di Samarinda.

“Karena Bu Yama kan masih di luar kota. Maksudnya kita atur dulu letaknya walau belum jualan. Jadi pas sudah jualan sudah bagus lokasinya,” kata dia. (*)

Penulis: Devi Nila Sari

Editor: Rachman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button